Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PHK di Sulsel

Sulsel 10 Besar Daerah PHK di Indonesia, Ekonom Unhas Ungkap Akar Masalahnya

Data Kementerian Ketenagakerjaan tersebut menempatkan Sulsel di urutan ke-10 nasional berdasarkan data peserta program JKP.

Tayang:
Penulis: Rudi Salam | Editor: Sakinah Sudin
Dokumentasi Pribadi
PHK SULSEL - Pengamat Ekonomi dari Unhas, Prof Anas Iswanto Anwar. Prof Anas mengungkap penyebab tingginya PHK di Sulsel. 

Ringkasan Berita:
  • PHK di Sulsel capai 30 orang sepanjang Januari–April 2026, menempatkan Sulsel di urutan ke-10 nasional berdasarkan data peserta JKP, dengan tren tertinggi terjadi di awal tahun.
  • Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan tambang nikel dinilai menjadi pemicu utama, ditambah fluktuasi harga global, ketidakpastian kebijakan, serta persoalan infrastruktur yang menekan daya saing industri.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 30 tenaga kerja  di Sulawesi Selatan (Sulsel) kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari-April 2026.

Data Kementerian Ketenagakerjaan tersebut menempatkan Sulsel di urutan ke-10 nasional berdasarkan data peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Secara nasional, jumlah pekerja ter-PHK pada periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan angka PHK tertinggi, yakni sekitar 21,65 persen dari total nasional.

Di Sulsel, tren PHK tercatat paling tinggi pada awal tahun.

Rinciannya, Januari sebanyak 142 orang, Februari 157 orang, Maret 55 orang, dan April turun drastis menjadi enam orang.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Prof Anas Iswanto Anwar menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari struktur ekonomi Sulsel yang masih sangat bergantung pada sektor primer.

Menurutnya, sektor pertanian yang menyumbang sekitar 25 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel, serta sektor pertambangan seperti nikel, sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

“Turunnya permintaan nikel dunia pada awal 2026 ikut memicu PHK di sektor tambang," kata Prof Anas, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (8/5/2026).

"Selain itu, ketidakpastian kebijakan daerah, seperti perubahan izin tambang, membuat investor enggan melakukan ekspansi," jelasnya.

Prof Anas juga menyoroti persoalan klasik infrastruktur yang dinilai belum tuntas, mulai dari pelabuhan hingga akses jalan.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing industri di Sulsel.

Prof Anas menegaskan dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Penurunan pendapatan rumah tangga disebut memicu efek berantai terhadap pelaku usaha kecil.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved