WFH Berpotensi Ciptakan Long Weekend dan Kesenjangan Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - Kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan pemerintah pusat menjadi sorotan dalam podcast bertajuk “Paradoks WFH: Hemat di Jalan vs Tekor di Rumah”, dipandu Viorena Jeretno.

Sosiolog Universitas Hasanuddin, Rahmat Muhammad, menilai WFH memang dirancang untuk efisiensi, terutama dalam menekan biaya operasional seperti transportasi dan penggunaan fasilitas kantor.

Namun menegaskan efisiensi tersebut belum tentu sepenuhnya tercapai dalam praktik.

“WFH berpotensi menekan anggaran, tetapi belum sepenuhnya teruji dan masih perlu evaluasi,” ujarnya.

Rakhmad menyoroti adanya pergeseran beban biaya dari negara ke individu ASN, seperti meningkatnya penggunaan listrik dan internet selama bekerja dari rumah.

Kondisi ini dinilai dapat memunculkan biaya tersembunyi yang tidak tercatat dalam perhitungan kebijakan.

Selain itu, persoalan pengawasan juga menjadi tantangan utama.

Tanpa kontrol efektif, WFH berisiko disalahgunakan dan berdampak pada penurunan produktivitas.

“WFH bukan hari libur, tapi dalam pelaksanaannya sangat mungkin terjadi penyimpangan,” jelasnya.

Melalui podcast tersebut, Rakhmad menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kebijakan efisiensi tidak justru berujung pada inefisiensi dalam bentuk lain.

Pandangan Pak Rakhmad terhadap kebijakan Presiden memberlakukan WFH?

Setiap kebijakan pemerintah sebaiknya disikapi dengan pikiran positif, dengan tujuan utama pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, masyarakat tetap memiliki hak untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif.

WFH bukan hal baru. Pengalaman selama pandemi membuat ASN sudah terbiasa bekerja dari rumah.

Saat ini kondisi sudah relatif normal, sehingga penerapannya kembali perlu dikaji secara kritis.