WFH Berpotensi Ciptakan Long Weekend dan Kesenjangan Sosial

Pemerintah mendorong WFH dengan alasan efisiensi, terutama dari sisi ekonomi.

Targetnya bahkan cukup besar, yakni menekan pengeluaran hingga sekitar 50 persen.

Namun dalam praktiknya, efisiensi tersebut belum tentu berjalan searah.

Ia melihat adanya potensi paradoks, ketika kebijakan penghematan justru memunculkan inefisiensi baru.

Di satu sisi, ada daerah yang mampu menekan biaya, seperti pengeluaran BBM hingga ratusan juta rupiah.

Namun hal itu tetap perlu diuji melalui evaluasi yang menyeluruh.

Perubahan pola kerja juga menjadi perhatian.

Dari enam hari kerja menjadi lima hari, kini diarahkan lebih optimal dalam empat hari kerja di kantor dengan tambahan WFH.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan menjadi kunci.

Tanpa kontrol yang ketat, ASN berpotensi tidak menjalankan tugas secara optimal saat WFH.

Kondisi hari kerja seperti Jumat rawan dimanfaatkan untuk aktivitas di luar pekerjaan karena waktunya yang terbatas dan tanggung.

Jika hal itu terjadi, tujuan efisiensi bisa meleset.

ASN yang seharusnya bekerja dari rumah justru beraktivitas di luar, sehingga mobilitas tetap tinggi.

Hal ini juga berpotensi menimbulkan kesan bertambahnya hari libur, meskipun WFH sejatinya tetap merupakan hari kerja.

Di sisi lain, pengawasan yang terlalu ketat seperti pelacakan lokasi dan laporan berkala dapat menimbulkan tekanan dan mengganggu kenyamanan kerja pegawai.