Jusuf Kalla: WFH Bukan Solusi Hemat BBM

TRIBUN-TIMUR.COM - Respons pemerintah atas rangkaian krisis energi global di Selat Hormuz, dinilai sebagai anomali dan tidak substansial.

Pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik, dan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) nasional dan daerah, serta karyawan swasta, justru pertaruhan taruhan produktivitas aparatur dan sumber daya.

Penilaian ini diutarakan M Jusuf Kalla (83), mantan wakil presiden, Rabu (1/4/2026) atau di hari pertama penerapan WFH.

Menurut Wakil Presiden ke-10 dan 12 ini, kebijakan berkantor dari rumah atau dari mana saja work from anywhere (WFA) saban akhir pekan (Jumat), hanyalah shifting konsumsi energi, bukan mengurangi sumber energi secara substansial.

“Energi di kantor itu dari listrik—lampu, AC, komputer. Bukan BBM langsung,” ujar Kalla seusai menghadiri dialog di kawasan Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/4/2026) siang.

Menurutnya, pengurangan aktivitas dan mobilitas pekerja, kebijakan ini pertaruhan produktivitas dan kualitas layanan.

Jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik, bisa menjadi salah satu biang perlambatan mesin ekonomi nasional.

Kalla mencontohkan, sumber energi listrik di Pulau Jawa, itu sebagian besar didominasi pembangkit berbasis batubara, khususnya pembangkit listrik Tenaga Uap.

Data kementerian energi dan sumber daya alam, ada setidaknya 13 pembangkit listrik skala besar di Pulau Jawa.

Ke-13 pembangkit itu total menyediakan sekira 17,251 MW energi listrik terpasang.

Sekira 56 persen sumber energinya dari batu bara (PLTU, 9.645 MW), dan 29 persen bersumber dari gas (PLTGU; 5.040 MW), dan sisanya, 15 persen gabungan dari pembangkit hidro (PLTA; 1.810 MW), panas bumi (PLTP; 612 MW) dan tenaga surya (PLTS; 145 MW).

Menurut Kalla, memang ada penghematan dari sisi mobilitas—pegawai tidak lagi mengisi bahan bakar untuk perjalanan harian.

Namun Kalla menilai dampaknya terbatas, bahkan berpotensi membawa konsekuensi lain yang lebih besar.

Produktivitas dan kualitas layanan, menurutnya, bisa ikut terdampak.

Dalam situasi krisis, pengurangan aktivitas justru berisiko memperlambat pemulihan.