Daya Beli Terancam!

TRIBUN-TIMUR.COM - Daya beli masyarakat terancam melemah akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan menyebut sektor transportasi, perdagangan, dan industri mulai merasakan dampaknya.

Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Satriya Madjid, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi dapat memicu peningkatan biaya operasional di berbagai sektor usaha.

Kondisi tersebut pun dikhawatirkan akan menambah beban pelaku usaha di tengah upaya menjaga stabilitas usaha dan daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi tentu berdampak pada biaya logistik dan distribusi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka pelaku usaha akan menghadapi tekanan terhadap efisiensi usaha dan margin keuntungan,” katanya, Minggu (19/4/2026).

Satriya menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Khususnya usaha kecil dan menengah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya transportasi.

“Peningkatan biaya operasional berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Kadin Sulsel mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Beberapa langkah dinilai penting antara lain pemberian insentif pada sektor produktif, dan penguatan efisiensi rantai distribusi.

Kadin Sulsel juga memandang perlunya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara normal.

Selain itu, Kadin Sulsel juga mengimbau pelaku usaha untuk mulai melakukan efisiensi penggunaan energi.

Juga memanfaatkan teknologi yang dapat menekan biaya operasional, sehingga dampak kenaikan harga BBM dapat diminimalkan.

“Kami berharap kebijakan yang diambil mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha, karena sektor usaha merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Ketua Umum IKA Unibos 45 itu menambahkan, Kadin berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah.