Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mengemuka: PKS Sulsel Belum Ambil Sikap, PKB Setuju

Penilaian itu didasarkan pada tingginya biaya politik harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem Pilkada langsung saat ini.

“Wacana Pilkada tak langsung ini sebenarnya bukan hal baru di PKB. Sudah lama menjadi bahan diskusi internal, terutama soal cost politik yang sangat tinggi dalam Pilkada langsung,” kata Haekal kepada Tribun Timur, Selasa (30/12/2025).

Haekal menjelaskan, tingginya biaya politik kerap berdampak pada perilaku koruptif kepala daerah.

Ia menilai, sejumlah kasus korupsi menjerat kepala daerah tidak terlepas dari upaya menutup ongkos politik besar saat Pilkada.

Baca juga: PAN Pinrang Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Gerindra Ikut Instruksi DPP

“Kalau kita lihat fakta, banyak kepala daerah yang terjerat kasus hukum karena berusaha menutupi cost politik yang tinggi. Ini masalah serius dalam Pilkada langsung,” ujarnya.

Ia mengingatkan, Pilkada tidak langsung memang pernah ditinggalkan karena dianggap tidak demokratis.

Namun dalam praktiknya, Pilkada langsung justru menimbulkan persoalan baru, terutama tingginya biaya politik.

“Dulu Pilkada tak langsung dianggap tidak demokratis. Tapi setelah pemilihan langsung berjalan, ternyata biaya politiknya sangat tinggi dan tidak rasional,” katanya.

Berdasarkan kajian internal PKB, lanjut Haekal, Pilkada melalui DPRD dinilai lebih murah dan tidak membutuhkan biaya politik sebesar pemilihan langsung.

Karena itu, PKB memandang pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai salah satu solusi.

“Kalau dibandingkan hasil kajian kami, Pilkada lewat DPRD itu jauh lebih murah,” tegasnya.

PKB bahkan menilai posisi gubernur lebih tepat jika ditunjuk langsung oleh Presiden.

Alasannya, gubernur memiliki fungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Dalam kajian PKB, gubernur itu kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat. Jadi lebih baik ditunjuk Presiden saja, tidak perlu dipilih,” ungkap Haekal.

Meski demikian, ia menegaskan wacana tersebut masih sebatas kajian dan belum menjadi keputusan final partai.