Ketua DPRD Sulsel: Etika Politik Kunci Pemerintahan Bersih

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika ‘Cicu’ Dewi Yustitia Iqbal (41), menegaskan, etika politik kunci wujudkan pemerintahan bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Disampaikan di hadapan Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemprov Sulsel, di Kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Rapat digelar dua hari, Rabu-Kamis (15-16/10/2025), diikuti 24 kepala daerah se-Sulsel, serta unsur pimpinan DPRD dan aparat pengawasan daerah.

Cicu menegaskan, DPRD Sulsel berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan etika politik yang tinggi.

“Kami berkomitmen terus menjaga kepercayaan publik dan menegakkan etika politik. Dengan begitu pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat bisa benar-benar terwujud,” katanya.

Menurutnya, DPRD Sulsel siap mendukung langkah KPK memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Ketua DPD Partai Nasdem Makassar ini menekankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap amanah rakyat.

“Sebagai lembaga yang dipercaya rakyat, kami sadar betul bahwa amanah publik menuntut integritas tinggi,” ungkapnya.

“Kami siap memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan menjunjung etika politik serta kepentingan masyarakat.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Meski begitu, ia menegaskan kolaborasi tersebut tidak boleh mengurangi fungsi kontrol legislatif sebagai lembaga representatif rakyat.

“Kami akan terus menjaga keseimbangan antara kolaborasi dan pengawasan. DPRD berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya guna,” katanya.

Gubernur dan Etika

Senin (13/10/2025), suasana sidang paripurna DPRD Sulsel mendadak memanas saat pembahasan jawaban Gubernur Sulsel atas pandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, di Kantor BMBK Pemprov Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal itu dihadiri 53 dari total 85 anggota dewan.