Ketua DPRD Sulsel: Etika Politik Kunci Pemerintahan Bersih

Sebagian legislator lainnya tidak tampak dalam ruang sidang. Ketegangan muncul ketika Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi tidak hadir dalam paripurna.

Keduanya hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel AM Kadir Halid langsung interupsi. Ia menilai ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur dalam forum penting seperti ini tidak semestinya terjadi.

“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur karena ini tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” tegas Kadir.

Nada serupa disampaikan rekan satu fraksinya, Andi Patarai Amir. Menurutnya, meskipun aturan membolehkan gubernur diwakili dalam penyampaian jawaban, kehadirannya akan menunjukkan komitmen terhadap hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.

“Kalau kita mengacu pada tata tertib, gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan Gubernur Sulsel Andi Sudirman sedang mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tengah bertugas di luar kota. “Saya ditugasi untuk menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi,” jelas Jufri.

Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan. Dalam paparannya, Jufri menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD Sulsel 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pembangunan fisik bukan lagi tujuan utama, melainkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami adalah manfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas dan telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan (EBT) akan diperkuat melalui hilirisasi dan efisiensi rantai pasok.

Dalam kesempatan itu, Jufri juga menegaskan komitmen Pemprov Sulsel menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD, termasuk mendorong diversifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi aset serta digitalisasi pajak.

Ia menutup paparannya dengan menyatakan bahwa Pemprov Sulsel mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makanan Bergizi Gratis.

“Sulsel menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, sebanyak 3.059 unit,” jelas Jufri.