Ketua DPRD Sulsel: Etika Politik Kunci Pemerintahan Bersih

Pencegahan Dini

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mendesak seluruh kepala daerah di Sulsel untuk mengutamakan pencegahan dini guna memutus rantai korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Yang dibahas tentunya tidak terlepas dari bagaimana upaya kita agar tindak pidana korupsi tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan,” ujar Johanis.

Ia menjelaskan, KPK saat ini terus mengedepankan langkah pencegahan sejak dini, meminimalisir terjadinya praktik korupsi di daerah.

“Kami melakukan langkah pencegahan sejak dini, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaannya mencakup dua hal: pencegahan dan penindakan. Fokus utama kami saat ini adalah pada aspek pencegahan,” jelasnya.

Namun demikian, Johanis menegaskan KPK tidak akan ragu mengambil tindakan hukum tegas apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan keuangan negara.

“Apabila di kemudian hari masih ditemukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara — seperti menerima suap, gratifikasi, atau melakukan pemerasan — maka tidak ada kompromi,” tegasnya.

Ia menambahkan, KPK akan langsung memproses secara hukum setiap pelanggaran melalui tahapan penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan harapan majelis hakim menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera.

Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen KPK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi di Sulawesi Selatan.(*)