Menstimulus Peran KSSK Hadapi Pelemahan Nilai Tukar

Misalnya, perlu memperkuat insentif fiskal untuk eksportir agar Devisa Hasil Ekspor (DHE) bisa bertahan untuk parkir di bank dalam negeri.

Termasuk bisa mesupport kebijakan Makroprudensial BI terkait dengan kemungkinan perlunya kebijakan Restrukturusasi kredit sektor UMKM.

Sinergi fiskal-moneter ini krusial agar beban BI dalam menstabilkan Rupiah tidak terlalu berat, melalui kebijakan peningkatan suku bunga dan intervensi di pasar valas karena bisa mengurangi Cadangan Devisa.

Kedua, OJK harus mampu melindungi sektor perbankan dan sektor riil.

Misalnya, saat Rupiah melemah, biaya impor bahan baku melonjak maka OJK bertugas memastikan bahwa pembengkakan biaya tersebut tidak akan menimbulkan kredit macet di sektor perbankan, terutama pada industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor yang meningkat harganya termasuk sektor UMKM.

Ketiga, LPS harus mampu menjaga keadaan psikologi massa.

Oleh karena aspek psikologis tersebut adalah penentu penting terhadap perilaku Masyarakat, sehingga LPS harus menjadi lembaga yng terus menyampaikan kesiapan dan keamanan dana nasabah untuk mencegah kepanikan massa agar tidak terjadi keadaan “bank run” yang tidak perlu terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka tugas paling penting dan strategis KSSK saat ini adalah bagaimana mengelola persepsi para pelaku ekonomi di pasar, karena pasar ini sangat sensitif terhadap beberapa sinyal yang berkembang dan bisa menyebabkan perubahan-perbahan keadaan yang sulit diperkirakan.

Sehingga jika kebijakan KSSK terbaca oleh pelaku pasar, lambat, tidak kolaboratif, dan bersinergi, maka pasar akan menangkap keadaan yang terjadi sebagai sinyal adanya kelemahan dan masalah, selanjutnya yang bisa mempercepat proses depresiasi Rupiah.

Oleh karena itu, KSSK harus mampu meyakinkan para pelaku pasar untuk menunjukkan bahwa kondisi sektor moneter dan keuangan khususny terkendali sehingga tren fundamental perkonomian resilien, karena didukung didukung oleh adanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi kebijakan yang solid, terukur, dan bertanggungjawab antara keempat otoritas moneter dan keuangan.

Terakhir, perlu disadari bahwa dengan tren Rupiah yang terus melemah, itu merupakan alarm penting bagi pelaku pasar bahwa ada masalah pada instrumen kebijakan ekonomi makro.

Oleh karena itu, KSSK tidak boleh hanya menjadi lembaga komite yang berkumpul hanya pada saat Rapat Berkala atau ketika situasi sudah terlanjur darurat.

Jadi KSSK harus mampu menjadi lembaga professional untuk segera melakukan mitigasi risiko yang bersifat mendahului krisis (pre-emptive).

Melalui mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan sinergi secara terpadu antara kebijakan fiskal yang pruden, kebijakan moneter yang taktis, serta pengawasan sektor keuangan yang ketat namun adaptif, termasuk LPS mampu menjaga kekhawatiran publik.

Harapannya, krisis nilai tukar yang terjadi, seharusnya bisa dilalui tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi KSSK harus mampu membuktikan bahwa lembaga ini merupakan jangkar penyelamat, bukan hanya sebagai lembaga penggembira di tengah krisis yang terjadi.(*)