Opini Marsuki: Prestasi di Tengah Ancaman Krisis Pangan Global

Oleh: Marsuki
Guru Besar FEB Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satu berita serius yang perlu mendapat perhatian oleh para pihak adalah berita tentang kemungkinan akan terjadinya krisis pangan dunia.

Berita ini telah membuat sontak masyarakat kebanyakan karena disampaikan oleh beberapa petinggi negeri di dunia termasuk Indonesia.

Ditengarai bahwa krisis ini disebabkan karena belum tuntasnya dampak negatif pandemi Covid 19, kemudian terjadi lagi konflik geopolitik akibat perang Rusia-Ukrania yang mengkhawatirkan.

Dampaknya, kenaikan beberapa komoditas strategis dunia secara tak terduga utamanya energi dan pupuk kemudian telah memicu terjadinya krisis yang dikenal Stagflasi, stagnasi yang diringi inflasi berat.

Krisis ini selanjutnya telah merembet pengaruh negatifnya secara global ke beberapa aspek tatanan hidup manusia, utamanya dalam tatanan perekonomian pada berbagai aspeknya. Sehingga beberapa lembaga dunia mencatat ada 60-an negara akan terjebak dalam krisis perekonomian berat bahkan sudah ada dan akan kollaps atau bangkrut.

Hal ini membuat para pemangku kepentingan strategis global berupaya sekeras mungkin untuk menghindari atau memitigasi kemungkinan terjadinya krisis semakin berat melalui beberapa strategis yang bersifat jangka pendek atau sekurangnya bersifat adhoc.

Diantara yang utama adalah memitigasi krisis yang paling berbahaya karena dapat meningkatkan risiko krisis pangan berupa tragedi kelaparan manusia di dunia. Karena jika krisis ini tidak dapat ditangani maka selanjutnya akan sangat berat risikonya terhadap stabilitas tatanan dan struktur kehidupan social, ekonomi dan politik masyarakat dunia secara kumulatif.

Sehingga aspek ketahanan pangan akhir-akhir ini telah menjadi isu utama dunia yang harus dicarikan solusinya. Ada banyak factor yang menyebabkan kemungkinan terjadinya krisis pangan. Diantaranya, produksi terganggu akibat perubahan iklim-kekeringan maupun banjir, adanya konflik kemanusiaan akibat perang, kemudian diperparah dengan proteksionisme oleh para negara produsen yang terkait dengan aspek produksi komoditas pangan dan diperkuat oleh ancaman krisis pupuk yang sudah terasa secara global.

Dampak jangka pendek, pasokan bahan komoditas makanan dunia berkurang atau terbatas, sehingga harga pangan melonjak hampir 13 persen di Maret 2022. Masalah ini ditengarai oleh beberapa pihak sebagai level kenaikan tertinggi yang baru dimana kemungkinan akan naik lebih tinggi bisa mencapai lebih 20 persen pada akhir 2022.

Oleh karena itu, pada High Level Seminar bertema, Promoting Global Collaboration for Tackling Food Insecurity yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bali, isu penting yang yang dibahas terkait urgensi penanganan krisis pangan tersebut khususnya di negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang agar tidak berlarut-larut.

Diselenggarakan dengan melibatkan beberapa negara G20 dan didukung penuh oleh otoritas moneter dan keuangan masing-masing negara.

Pemerintah Indonesia membahasakan target pertemuan tersebut yaitu perlunya pengerahan semua mekanisme kebijakan khususnya pembiayaan yang diperlukan agar dapat segera disediakan dan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa rakyat kebanyakan akibat ancaman tragedi kelaparan.

Sekaligus dalam upaya memperkuat stabilitas keuangan serta sosial politik di masing-masing negara. Bagi Indonesia strategi tersebut sangat diharapkan dapat direalisasikan segera untuk memperkuat beberapa kebijakan di sector pertanian khususnya yang selama ini sudah dan masih dilaksanakan.

Tampaknya, beberapa kebijakan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dibuktikan dengan pemberian sertifikat penghargaan kepada pemerintah dari Internasional Rice Research Institute (IRRI), atas prestasi Indonesia khususnya dalam hal swasembada beras karena Indonesia dianggap mampu melakukan kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi ancaman kriris pangan global ditengah persoalan persoalan Pandemi-Covid 19 yang berat dan belum tuntas.