Menstimulus Peran KSSK Hadapi Pelemahan Nilai Tukar

Oleh: Marsuki
Guru Besar FEB Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Fluktuasi dan tren pelemahan Rupiah yang menembus batas psikologis publik telah memicu kecemasan di kalangan masyarakat luas, pelaku usaha, terutama para otoritas kebijakan strategis.

Sehingga di tengah kondisi seperti itu maka para pihak terkait banyak yang ingin megetahui apa peran dan fungsi dari lembaga “super-koordinatif” di sektor moneter dan keuangan dalam melindungi perekonomian nasional dari pelemahan nilai tukar yang terjadi.

Lembaga tersebut, “Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)”, merupakan dirigen stabilitas ekonomi dan keuangan yang terdiri dari lembaga Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selama ini, ada miskonsepsi umum bahwa urusan stabilitas nilai tukar Rupiah adalah tugas tunggal Bank Indonesia melalui intervensi pasar atau kebijakan suku bunga, BI-Rate.

Pandangan ini kurang tepat dan bisa menyesatkan.

Alasannya, pelemahan nilai tukar saat ini tidak berdiri di ruang kosong, karena volatilitas nilai tukar dipicu oleh kombinasi sentiment global, mulai dari tren kebijakan suku bunga AS yang berkepanjangan hingga tensi geopolitik global yang tidak menentu, serta kondisi fundamental domestic, diantaranya ada tren defisit fiskal, defisit neraca dagang, dan arus keluar modal (capital outflow).

Di sinilah peran dan fungsi KSSK menjadi penting dan strategis.

KSSK didirikan bukan untuk mengambil alih independensi masing-masing lembaga otoritas moneter dan keuangan tersebut, melainkan untuk menjadi lembaga penyatu pengambilan keputusan strategis secara utuh atas kesepakatan antar lembaga terkait.

Sehingga diharapkan dalam menghadapi tren pelemahan Rupiah yang terus terjadi, maka KSSK tidak bisa bekerja dengan ritme "bisnis seperti biasa".

Harus mampu memberikan solusi terbaik bagi stabilitas ekonomi dan keuangan Nasional.

Secara ringkas dan spesifik peran dan fungsi dari masing-masing lembaga otoritas kebijakan sektor moneter dan keuangan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kemenkeu sebagai lembaga yang melakukan kebijakan amunisi dan insentif fiskal; Bank Indonesia sebagai lembaga yang melakukan intervensi pasar dan kebijakan suku bunga BI-Rate; OJK sebagai lembaga yang menjaga likuiditas kredit dan mitigasi risiko perbankan; dan LPS sebagai lembaga yang menjaga kepercayaan nasabah perbankan khususnya.

Sehingga dalam menghadapi krisis nilai tukar, KSSK harus mampu mengaktifkan dengan mensinergikan seluruh peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam mekanisme sistem keuangan secara simultan melalui kebijakan-kebijakan spesifik yang harus dilakukan oleh masing-masing lembaga secara bersinergi.

Pertama, kebijakan Fiskal perlu Menopang kebijakan Moneter. Artinya Kementerian Keuangan harus bisa memastikan kebijakan fiskal bisa bertindak sebagai jangkar kebijakan sektor keuangan pemerintah secara baik.

Misalnya, perlu memperkuat insentif fiskal untuk eksportir agar Devisa Hasil Ekspor (DHE) bisa bertahan untuk parkir di bank dalam negeri.

Termasuk bisa mesupport kebijakan Makroprudensial BI terkait dengan kemungkinan perlunya kebijakan Restrukturusasi kredit sektor UMKM.

Sinergi fiskal-moneter ini krusial agar beban BI dalam menstabilkan Rupiah tidak terlalu berat, melalui kebijakan peningkatan suku bunga dan intervensi di pasar valas karena bisa mengurangi Cadangan Devisa.

Kedua, OJK harus mampu melindungi sektor perbankan dan sektor riil.

Misalnya, saat Rupiah melemah, biaya impor bahan baku melonjak maka OJK bertugas memastikan bahwa pembengkakan biaya tersebut tidak akan menimbulkan kredit macet di sektor perbankan, terutama pada industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor yang meningkat harganya termasuk sektor UMKM.

Ketiga, LPS harus mampu menjaga keadaan psikologi massa.

Oleh karena aspek psikologis tersebut adalah penentu penting terhadap perilaku Masyarakat, sehingga LPS harus menjadi lembaga yng terus menyampaikan kesiapan dan keamanan dana nasabah untuk mencegah kepanikan massa agar tidak terjadi keadaan “bank run” yang tidak perlu terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka tugas paling penting dan strategis KSSK saat ini adalah bagaimana mengelola persepsi para pelaku ekonomi di pasar, karena pasar ini sangat sensitif terhadap beberapa sinyal yang berkembang dan bisa menyebabkan perubahan-perbahan keadaan yang sulit diperkirakan.

Sehingga jika kebijakan KSSK terbaca oleh pelaku pasar, lambat, tidak kolaboratif, dan bersinergi, maka pasar akan menangkap keadaan yang terjadi sebagai sinyal adanya kelemahan dan masalah, selanjutnya yang bisa mempercepat proses depresiasi Rupiah.

Oleh karena itu, KSSK harus mampu meyakinkan para pelaku pasar untuk menunjukkan bahwa kondisi sektor moneter dan keuangan khususny terkendali sehingga tren fundamental perkonomian resilien, karena didukung didukung oleh adanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi kebijakan yang solid, terukur, dan bertanggungjawab antara keempat otoritas moneter dan keuangan.

Terakhir, perlu disadari bahwa dengan tren Rupiah yang terus melemah, itu merupakan alarm penting bagi pelaku pasar bahwa ada masalah pada instrumen kebijakan ekonomi makro.

Oleh karena itu, KSSK tidak boleh hanya menjadi lembaga komite yang berkumpul hanya pada saat Rapat Berkala atau ketika situasi sudah terlanjur darurat.

Jadi KSSK harus mampu menjadi lembaga professional untuk segera melakukan mitigasi risiko yang bersifat mendahului krisis (pre-emptive).

Melalui mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan sinergi secara terpadu antara kebijakan fiskal yang pruden, kebijakan moneter yang taktis, serta pengawasan sektor keuangan yang ketat namun adaptif, termasuk LPS mampu menjaga kekhawatiran publik.

Harapannya, krisis nilai tukar yang terjadi, seharusnya bisa dilalui tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi KSSK harus mampu membuktikan bahwa lembaga ini merupakan jangkar penyelamat, bukan hanya sebagai lembaga penggembira di tengah krisis yang terjadi.(*)