AI, Terjemahan, dan Hak Warga: Mengakhiri 'Diskriminasi Bahasa' dalam Layanan Publik

Di sinilah dua disiplin yang kerap dianggap pinggiran justru menjadi krusial.

Pertama, ilmu penerjemahan: bukan untuk menggantikan mesin, melainkan untuk menjadi kurator yang melatih, mengevaluasi, dan memvalidasi output AI—terutama untuk terminologi hukum, administratif, dan kultural yang tidak memiliki padanan langsung.

Kedua, ilmu kepustakaan dan kearsipan: pustakawan dan arsiparis daerah menyimpan ribuan dokumen berbahasa lokal—surat keputusan adat, transkripsi persidangan, catatan kolonial berbahasa daerah—yang jika didigitalisasi, diberi anotasi, dan dikelola sebagai korpus terstandar, dapat menjadi fondasi model AI yang benar-benar memahami bahasa komunitas yang hendak dilayaninya. Ini bukan pekerjaan sampingan. Ini adalah prasyarat.

Transformasi e-government yang inklusif tidak akan lahir dari pengadaan perangkat lunak AI dari vendor internasional yang kemudian dipasang di loket-loket pelayanan.

Pendekatan itu hanya akan mengotomatisasi eksklusi yang sudah ada.

Yang dibutuhkan adalah tata kelola lintas disiplin yang secara sadar mempertemukan administrasi publik, teknologi AI, ilmu terjemahan, dan kepustakaan dalam satu kerangka kebijakan yang koheren—mulai dari pembangunan korpus bahasa daerah, standar validasi terjemahan hukum, hingga mekanisme evaluasi berbasis hak warga.

Simposium di Malaysia minggu ini mengingatkan saya bahwa percakapan lintas disiplin itu sudah berlangsung di tingkat global.

Indonesia, dengan kekayaan linguistik yang tidak tertandingi sekaligus kesenjangan layanan yang akut, seharusnya tidak hanya menjadi penonton. 

Kita punya masalah yang paling kompleks—dan justru karena itu, kita punya alasan paling kuat untuk memimpin riset dan kebijakan di bidang ini.

Yang perlu dimulai adalah keberanian untuk mengakui bahwa teknologi sendirian tidak cukup, dan bahwa keadilan linguistik adalah agenda administrasi publik yang tidak bisa ditunda.(*)