AI, Terjemahan, dan Hak Warga: Mengakhiri 'Diskriminasi Bahasa' dalam Layanan Publik

Risma Niswaty

Guru Besar Layanan Publik UNM

PADA 3 Juni 2026, saya menghadiri Simposium Antarabangsa Kepustakaan, Terjemahan, dan Kecerdasan Buatan 2026 di Malaysia.

Forum itu mempertemukan ilmuwan, akademisi, peneliti, budayawan, praktisi, dan budayawan dari berbagai disiplin dengan satu benang merah yang tak terelakkan: AI kini bukan lagi perangkat pinggiran—ia sudah menjadi infrastruktur.

Dan seperti semua infrastruktur, pertanyaan paling mendasar bukan tentang cara kerjanya, melainkan tentang siapa yang dilayaninya dan siapa yang ditinggalkannya.

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang masih hidup—terbesar kedua di dunia setelah Papua Nugini.

Namun hampir seluruh sistem layanan publik kita beroperasi dalam satu bahasa: Indonesia formal, tertulis, dan administratif.

Warga yang tidak fasih dalam register bahasa ini—lansia di pedesaan, masyarakat adat, penyandang disabilitas kognitif, atau buruh migran yang baru pulang—bukan tidak mau mengakses layanan.

Mereka tidak bisa.

Bukan karena tidak berhak, melainkan karena negara tidak berbicara dalam bahasa yang mereka pahami.

Bahasa adalah Pintu Masuk Hak, Bukan Sekadar Alat Komunikasi

Filsuf bahasa Ludwig Wittgenstein pernah menulis: batas bahasaku adalah batas duniaku.

Dalam konteks layanan publik, kalimat itu bukan metafora—ia adalah diagnosis struktural. Ketika seseorang tidak memahami formulir pengajuan klaim BPJS, ia tidak sekadar bingung secara administratif; ia kehilangan akses pada hak kesehatan yang dijamin konstitusi.

Ketika warga adat tidak dapat membaca surat peringatan hukum atas lahannya, ia tidak sekadar kurang informasi; ia rentan terhadap perampasan yang dilegitimasi oleh birokrasi.

Ketidakpahaman bahasa, dalam konteks ini, adalah mekanisme eksklusi yang bekerja secara senyap dan sistemik.