“Riding the Wave” dan Oportunisme Politik

Sosiolog Karl Marx telah mengingatkan kita bahwa kelompok yang menguasai basis ekonomi (infrastruktur) akan selalu mengendalikan tatanan politik dan ideologi (suprastruktur).

Dalam konteks kekinian, Jeffrey Winters dan Richard Robison menegaskan bahwa para oligarki tidak perlu tampil di depan panggung dengan jingle viral.

Mereka bekerja di balik layar, menggunakan kekuatan finansial yang masif untuk mendikte kandidasi dengan cara menentukan siapa saja tokoh yang boleh maju dalam kontestasi politik melalui mekanisme "mahar politik".

Mereka menyetir regulasi dan mengendalikan pembuatan undang-undang agar ramah terhadap akumulasi modal mereka seperti pada sektor ekstraktif dan agraria.

Selain itu, mereka menjinakkan partai politik dengan cara mengubah partai politik menjadi korporasi berwujud institusi demokrasi di mana ketua umum dan kadernya tunduk pada kepentingan donor.

Akibatnya, oportunisme yang dilakukan tokoh politik sering kali bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan desain sistemik yang dipaksakan oleh oligarki.

Tokoh politik dipaksa bermain di ujung proses karena seluruh proses dari awal hingga akhir telah 
dikondisikan dan dibeli oleh kekuatan modal.

Menciptakan Gelombang

Bagi aktivis politik yang visioner, ketergantungan pada ombak instan harus diakhiri.

Mereka harus bertransformasi dari sekadar "penunggang ombak" menjadi "pengendali dan pencipta gelombang" melalui agenda politik strategis berjangka menengah dan jangka panjang.

Sebagaimana Antonio Gramsci menawarkan konsep “hegemoni” dengan argumen bahwa perubahan politik yang substansial tidak terjadi dalam semalam di bilik suara, melainkan harus direbut melalui perjuangan budaya dan intelektual (war of position).

Untuk menciptakan gelombang politik yang organik, aktor atau partai politik paling tidak harus bisa melakukan tiga langkah strategis.

Pertama, investasi sosial jangka panjang dengan cara membangun basis intelektual, melakukan kaderisasi yang ideologis, dan konsisten mengadvokasi hak-hak masyarakat.

Kedua, melakukan agenda setting tidak sekadar merespons isu yang viral, tetapi mendikte arah pembicaraan publik mengenai kebijakan publik yang berpihak pada rakyat melalui riset dan narasi yang kuat.

Ketiga, aliansi taktis berkelanjutan dengan cara menghubungkan gerakan moral aktifis dengan struktur formal partai politik agar tidak terjadi pemutusan arus perjuangan.