Hari Kebangkitan Nasional dan Krisis Empati Negara

Oleh: Johansyah Mansyur
Doktor Pelayanan Publik / Direktur LP2M Bhakti Nusantara

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum historis lahirnya kesadaran kolektif untuk melawan ketertinggalan, penjajahan, dan ketidakadilan.

Momentum ini tidak sekadar mengenang berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, melainkan juga menjadi pengingat bahwa bangsa ini pernah dibangun di atas semangat kepedulian terhadap nasib rakyat.

Kebangkitan nasional lahir dari kegelisahan kaum terdidik melihat penderitaan sosial di tengah sistem kolonial yang menindas.

Namun, lebih dari satu abad setelah itu, pertanyaan penting layak diajukan kembali: apakah negara hari ini masih memiliki empati terhadap rakyatnya?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika publik menyaksikan paradoks pembangunan Indonesia dewasa ini.

Di satu sisi, negara terus membanggakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, hilirisasi industri, serta berbagai capaian makro lainnya.

Statistik pertumbuhan dipamerkan sebagai tanda kemajuan bangsa.

Gedung-gedung tinggi berdiri, jalan tol membentang, pusat-pusat investasi tumbuh di berbagai daerah, dan narasi “Indonesia Emas” terus digaungkan.

Tetapi di sisi lain, rakyat kecil justru menghadapi tekanan hidup yang semakin berat.

Harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin tidak pasti, biaya pendidikan dan kesehatan terasa mahal, sementara ketimpangan sosial masih nyata di depan mata.

Banyak masyarakat yang merasa hidup dalam kecemasan ekonomi berkepanjangan, meskipun negara berkali-kali menyatakan kondisi ekonomi nasional sedang baik-baik saja.

Di titik inilah muncul apa yang dapat disebut sebagai krisis empati negara.

Krisis empati bukan berarti negara tidak bekerja.

Negara tetap hadir melalui berbagai program, bantuan sosial, dan kebijakan pembangunan.

Namun, persoalannya terletak pada semakin lebarnya jarak antara bahasa kekuasaan dan realitas kehidupan masyarakat.

Negara terlalu sibuk menghitung angka pertumbuhan, tetapi sering gagal mendengar kegelisahan rakyat yang hidup di balik angka-angka tersebut.

Empati dalam kehidupan bernegara bukan sekadar belas kasihan, melainkan kemampuan mendengar, memahami, dan merasakan denyut persoalan masyarakat secara manusiawi.

Negara yang empatik tidak hanya berbicara soal keberhasilan statistik, tetapi juga peka terhadap kecemasan sosial yang berkembang di tengah rakyatnya.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, ruang empati itu terasa semakin menyempit.

Kritik publik kerap dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan sebagai bagian sehat dari demokrasi.

Demonstrasi mahasiswa sering direspons secara represif.

Keluhan masyarakat di media sosial lebih sering diperdebatkan ketimbang didengar substansinya.

Bahkan dalam beberapa kasus, rakyat kecil yang mempertahankan ruang hidupnya harus berhadapan langsung dengan kekuatan negara atas nama pembangunan dan investasi.

Akibatnya, pembangunan kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Padahal, hakikat pembangunan seharusnya bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas rasa keadilan sosial.

Infrastruktur memang penting, investasi juga dibutuhkan, tetapi pembangunan akan kehilangan legitimasi moral ketika rakyat merasa tidak didengar dan tidak dilibatkan.

Di sinilah sesungguhnya makna kebangkitan nasional perlu ditafsirkan ulang.

Kebangkitan nasional tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan dengan pidato-pidato formal tentang persatuan dan kemajuan bangsa.

Kebangkitan nasional abad ini harus diterjemahkan sebagai kebangkitan kesadaran moral negara untuk kembali mendengar rakyatnya.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu tumbuh secara ekonomi, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga empati sosial di tengah perubahan zaman.

Dalam sejarahnya, para pelopor kebangkitan nasional adalah kelompok yang memiliki kepekaan terhadap penderitaan sosial.

Mereka menyadari bahwa penjajahan bukan hanya soal kekuasaan politik, tetapi juga soal hilangnya martabat manusia.

Karena itu, pendidikan, kesadaran kolektif, dan keberpihakan terhadap rakyat menjadi fondasi utama gerakan kebangsaan saat itu.

Ironisnya, di era modern sekarang, ketika teknologi semakin maju dan komunikasi semakin terbuka, negara justru berisiko kehilangan sensitivitas sosialnya.

Kebijakan sering lahir secara elitis dan teknokratis, jauh dari suara masyarakat akar rumput.

Rakyat hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang didengar aspirasinya.

Kondisi ini tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi.

Ketika rakyat merasa tidak didengar, maka kepercayaan publik perlahan akan terkikis.

Dan ketika kepercayaan melemah, pembangunan sebesar apa pun akan sulit melahirkan rasa memiliki di tengah masyarakat.

Karena itu, memperingati Hari Kebangkitan Nasional semestinya menjadi momentum refleksi bersama.

Negara perlu kembali membangun politik empati, bukan sekadar politik pencitraan.

Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, petani, nelayan, buruh, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Kritik tidak boleh dianggap musuh pembangunan, sebab justru dari kritik itulah negara dapat memahami luka sosial yang sering tersembunyi di balik laporan-laporan resmi.

Selain itu, kaum intelektual dan kampus juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nalar kritis publik.

Jangan sampai perguruan tinggi hanya sibuk mengejar administrasi dan angka-angka akademik, tetapi kehilangan keberanian moral untuk menyuarakan persoalan rakyat.

Sebab sejarah kebangkitan nasional menunjukkan bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian berpikir dan keberpihakan terhadap kemanusiaan.

Akhirnya, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini seharusnya tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga panggilan etis bagi negara untuk kembali mendengar rakyatnya.

Sebab tanpa empati sosial, pembangunan hanya akan melahirkan kemajuan yang kering secara kemanusiaan.

Bangsa ini mungkin terus bertumbuh.

Tetapi pertumbuhan tanpa empati hanya akan menciptakan jarak antara negara dan rakyatnya sendiri.

Dan ketika negara gagal mendengar, di situlah sesungguhnya krisis kebangsaan mulai tumbuh secara perlahan.(*)