Zonasi vs Sekolah Unggulan: Adil Tak Harus Sama Rata

Oleh: Nur Laely Basir, M.Ed. (TESOL – Int.)

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam beberapa tahun terakhir, narasi besar pendidikan kita penghapusan sekat “sekolah favorit” melalui sistem zonasi.

Tujuannya mulia: pemerataan akses.

Namun, di tengah hiruk-pikuk zonasi, muncul pertanyaan kritis di benak masyarakat: “Jika semua sekolah sudah sama, mengapa pemerintah masih mempertahankan sekolah khusus seperti MAN Insan Cendekia atau SMAN Unggulan MH Thamrin, bahkan ada lagi Sekolah Garuda?”

Sekilas, seperti standar ganda.

Namun, jika diselami lebih dalam ke perspektif hak belajar anak, keberadaan sekolah-sekolah ini bukan tentang privilege, melainkan tentang pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak-anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI).

Keadilan Bukan Berarti Kesamarataan

Kita sering terjebak pada definisi bahwa adil berarti semua orang mendapatkan perlakuan yang sama persis (Equality).

Padahal, keadilan yang hakiki prinsipnya memberikan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitasnya (Equity).

Sama halnya dengan anak-anak disabilitas yang membutuhkan Sekolah Luar Biasa (SLB) karena kondisi fisik atau mentalnya, anak-anak CIBI juga memiliki “kebutuhan khusus”.

Mereka memiliki kecepatan belajar yang jauh melampaui rata-rata.

Menempatkan anak yang mampu berlari secepat kilat di lintasan jalan raya yang macet bukan hanya akan menghambat mereka, tapi juga bisa mematikan potensi besar yang mereka miliki.

Risiko “Underachievement” di Kelas Reguler

Secara pedagogis, memaksa anak berpikiran sangat cepat untuk duduk di kelas reguler yang mengikuti ritme belajar umum bisa berdampak fatal.

Tanpa tantangan yang sepadan, anak-anak ini seringkali mengalami kebosanan kronis (boredom).

Akibatnya, mereka rentan menjadi underachiever, memiliki kecerdasan tinggi namun berprestasi rendah karena tidak merasa tertantang.

Inilah yang menjelaskan mengapa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Sekolah unggulan ini menjadi salah satu jawaban konstitusional atas hak tersebut.

Analogi Atlet dan Pelatnas

Mari kita gunakan logika sederhana.

Kita setuju bahwa setiap warga negara berhak memiliki akses ke lapangan olahraga umum (Zonasi).

Namun, jika kita ingin mencetak atlet yang mampu membawa pulang medali emas di Olimpiade, negara wajib membangun Pusat Pelatihan Nasional (Sekolah Unggulan/Pelatnas).

Anak-anak CIBI ini sesungguhnya “atlet intelektual”.

Mereka membutuhkan ekosistem yang kompetitif, guru yang mampu menjadi mitra diskusi tingkat tinggi, dan kurikulum yang dipercepat.

Menempatkan mereka di sekolah reguler tanpa program khusus ibarat melarang atlet lari profesional berlatih di lintasan khusus dan menyuruh mereka lari di trotoar biasa bersama pejalan khaki.

Hasilnya? Kita kehilangan bibit unggul yang seharusnya menjadi motor penggerak inovasi bangsa di masa depan.

Epilog: Ekosistem yang Saling Melengkapi

Eksistensi sekolah unggulan seperti MH Thamrin, MAN IC, atau sekolah-sekolah serupa lainnya tidak mencederai sistem zonasi.

Sebaliknya, mereka melengkapi ekosistem pendidikan kita.

Zonasi hadir untuk menjamin akses dasar yang merata, sementara sekolah unggulan hadir untuk mengelola talenta strategis bangsa.

Kita tidak perlu membenci sekolah unggulan hanya karena mereka “eksklusif” secara intelektual.

Justru, kita harus memastikannya tetap ada agar anak-anak cerdas dari keluarga kurang mampu yang selama ini terjaring melalui beasiswa di sekolah tersebut, tetap memiliki “lift sosial” untuk mengubah nasib mereka dan bangsa ini.

Pada akhirnya, mencerdaskan kehidupan bangsa berarti memastikan setiap anak, dari yang paling lambat hingga yang paling cepat, mendapatkan tempat yang tepat untuk bertumbuh.