Memperjuangkan Asesmen Nasional Pendidikan yang Berkelanjutan

Hal ini harus dimulai dengan memetakan peta jalan panjang bahwa setiap pergantian menteri berpotensi melahirkan perubahan kebijakan baru, sementara sekolah terus diharuskan beradaptasi tanpa kepastian arah.

Roadmap diperlukan agar asesmen tidak lagi menjadi eksperimen periodik, tetapi sebagai instrumen strategis yang terencana hingga 15 atau 20 tahun ke depan.

Untuk itu, lembaga think tank khusus pendidikan yang terpisah dari kementerian menjadi penting: yang berfungsi merumuskan arah keberlanjutan  dan kebijakan strategis jangka panjang yang bersifat holistik.

Jika menengok negara-negara maju, pelajaran penting justru terletak pada konsistensi sistem mereka.

Finlandia, misalnya, tidak bergantung pada banyak ujian nasional.

Negara itu memberi kepercayaan besar kepada guru sebagai evaluator utama pembelajaran.

Asesmen formatif di kelas berjalan kuat, dan  evaluasi nasional dilakukan secara terbatas untuk pemetaan sistem.

Singapura menempuh jalan berbeda, dimana standar akademik tinggi dengan tata kelola sangat rapi dan berbasis data.

Lalu ada Kanada yang menunjukkan bahwa negara besar dan beragam tetap bisa menjaga mutu melalui desentralisasi yang terkoordinasi.

Sementara Jepang menekankan budaya perbaikan berkelanjutan di tingkat sekolah dan guru.

Pelajaran dari negara-negara tersebut jelas bahwa mereka tidak maju karena memiliki ujian yang lebih sulit, tetapi karena memiliki sistem asesmen yang stabil, guru yang kuat, dan data yang konkret untuk memperbaiki pendidikan.

Indonesia justru terlalu sering berdebat tentang nama tes, sementara penguatan kapasitas guru dan tindak lanjut data berjalan lambat.

Dari Instrumen ke Sistem

Padahal secara hukum, Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat untuk menyusun roadmap asesmen nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.