Tentang Visi Unhas 2026–2030

Tahun 2025 juga menjadi tonggak kebangkitan SDM dengan pengangkatan 730 pegawai tetap dan pengakuan legal bagi 393 pegawai yang selama ini mengabdi tanpa payung hukum yang kuat.

Ini adalah wujud nyata Sipakatau di lingkungan kampus, memanusiakan manusia, memberikan kepastian karier, dan menghargai setiap kontribusi.

Celah yang Menganga

Namun, seperti halnya imajinasi yang sejati, saya berpendapat bahwa Unhas tidak boleh dan tidak bisa berhenti pada permukaan yang mengkilap. Harus ada ruang untuk melihat celah struktural dan kultural yang masih menganga.

Antara lain pertama, meski peringkat global Unhas naik, tapi posisinya masih di papan bawah Top 1000 dan itu menunjukkan bahwa visibilitas riset dan reputasi akademik internasional masih perlu dorongan besar.

Lonjakan di QS Asia memang menggembirakan, tetapi sering kali didorong oleh indikator reputasi dan internasionalisasi yang rentan fluktuasi ditengah disrupsi teknologi dan informasi.

Tanpa peningkatan publikasi berkualitas tinggi dan sitasi yang masif, target Top 500 QS pada 2030 berisiko menjadi ambisi yang sulit diwujudkan sepenuhnya.

Kedua, ambisi kemandirian finansial melalui perusahaan payung PT Hadin Metavisi Akademika, transformasi Bank Unhas ke layanan digital, serta bisnis perhotelan, travel, peternakan, dan perikanan adalah langkah realistis di era otonomi PTNBH.

Tapi di sini muncul pertanyaan klasik sosiologi kekuasaan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah komersialisasi ini akan semakin menjauhkan dosen dari riset murni dan pengajaran yang mendalam?

Apakah mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapat ruang yang setara, atau kampus perlahan condong kepada “pasar” yang mampu membayar lebih?

Hilirisasi inovasi memang bagus, tetapi kita perlu memantau secara transparan tentang seberapa jauh dampaknya benar-benar sampai ke masyarakat bawah, bukan hanya menjadi cerita sukses di laporan tahunan.

Ketiga, visi Smart Multi-Campus yang ambisius adalah langkah berani untuk mendekatkan pendidikan berkualitas ke berbagai wilayah.

Namun, pengalaman banyak perguruan tinggi menunjukkan bahwa perluasan geografis sering melahirkan kesenjangan mutu.

Kampus satelit berisiko menjadi “cabang kelas dua” jika integrasi secara digital, alokasi sumber daya, dan komitmen standar akademik tidak sungguh-sungguh dijaga.

Program WORKLINC dan Green Transformation juga perlu diuji lebih lanjut, apakah ia benar-benar inklusif, atau hanya menjadi proyek elitis yang terpisah dari realitas struktural kemiskinan dan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil di timur Indonesia?