Pembentukan Provinsi Luwu Raya Berdasarkan Kepentingan Strategis Nasional

Kedua, UU Pemerintahan Daerah membuka ruang intervensi negara melalui dukungan fiskal dan kebijakan afirmatif untuk daerah strategis.

Ketiga, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan fiskal saat ini, tetapi kemampuan untuk menjadi mesin pertumbuhan di masa depan. Dalam hal ini, Luwu Raya memiliki prasyarat tersebut.

Momentum untuk mendorong pembentukan Provinsi Luwu Raya sesungguhnya sangat terbuka.

Di tengah upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan timur Indonesia, Luwu Raya dapat menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pemekaran diarahkan untuk kepentingan strategis nasional.

Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) khususnya Komite I, menjadi sangat krusial.

DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai representasi daerah, tetapi juga sebagai penghubung antara aspirasi regional dan agenda nasional.

Mendorong penetapan Luwu Raya sebagai kawasan strategis nasional, sekaligus menginisiasi pembentukan provinsi melalui jalur strategis, adalah langkah yang sejalan dengan mandat tersebut.

Sudah saatnya kita keluar dari paradigma lama pemekaran daerah yang semata administratif.

Indonesia membutuhkan pendekatan baru, di mana pembentukan wilayah menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Luwu Raya menawarkan peluang itu.

Ia bukan hanya tentang sejarah, identitas, atau aspirasi lokal. Ia adalah tentang bagaimana negara mengelola sumber daya strategis, mempercepat pembangunan kawasan timur, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global.

Jika dilihat dari perspektif ini, maka pertanyaan tentang pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi sederhana: bukan lagi apakah mungkin, tetapi apakah kita berani menjadikannya sebagai bagian dari strategi nasional. Wassalam