Opini
Fenomena Food Waste MBG
Pengelolaan limbah makanan yang buruk menimbulkan bahaya lingkungan yang serius.
Oleh: Andi Iqbal Burhanuddin
TRIBUN-TIMUR.COM - Akhir-akhir ini program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah langkah strategik dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam mencetak generasi emas yang dikemas oleh Presiden Prabowo Subianto terus memicu perdebatan di ruang publik.
Selain masalah isu mutu makanan yang kurang layak, keracunan hingga masalah anggaran, potensi program tersebut membuka celah korupsi, nepotisme tata kelola dan kualitas pelaksanaannya terus diperbincangkan.
MBG adalah sebuah kebijakan visioner untuk membantu anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar tetap mendapat asupan gizi di sekolah dan program tersebut telah lama berlangsung di beberapa negara seperti Brasil, Finlandia, Italia, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya.
Ingris bahkan telah memiliki program makan siang gratis di sekolah selama 100 tahun terakhir.
Di dunia pendidikan, makan siang bukan sekadar urusan mengisi perut, melainkan cerminan filosofi negara dalam membangun masa depannya.
Jepang misalnya yang telah memulai program makan siang gratis yaitu kyushoku dimulai sejak tahun 1889 meski secara resmi dan melembaga dan dalam Undang-undang Makan Siang di Sekolah kemudian diterapkan pada 1954 untuk menyiapkan makan siang bagi semua siswa di Jepang.
Kini fokus utamanya bukan sekadar nutrisi, melainkan pembentukan karakter dan pelaksanan kurikulum yang disebut Shokuiku (pendidikan pangan).
Jepang yang sudah memiliki fondasi kesehatan masyarakat yang mapan sehingga menggunakan meja makan sebagai ruang kelas untuk pendidikan karakter, menekankan pada "bagaimana cara makan,".
Makan siang setiap hari dibuat di dapur sekolah masing masing berdasarkan pedoman diet yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dilakukan pengawasan oleh ahli gizi.
Dengan menyasar 99 persen siswa sekolah dasar dan 82 % siswa sekolah menengah pertama dan pelibatan siswa dalam proses penyajian dan membantu mengajarkan tanggung jawab dan rasa hormat kepada anak-anak, siswa bertanggung jawab untuk melayani dan membersihkan lingkungan sekitar.
Bagi orang Jepang, keberhasilan sejati program tetrsebut tidak hanya diukur dari berapa banyak siswa yang kenyang namun makan siang di sekolah menjadi momen yang bisa berjalan seiring dengan pendidikan karakter di mana anak-anak belajar asal-usul bahan pangan dan pentingnya pola makan seimbang yang sudah mendarah daging dalam budaya mereka selama puluhan tahun.
MBG dan Kesehatan Lingkungan
Selain masalah kualitas makanan dan tata kelola program MBG yang terus menjadi pedebatan publik juga menyisakan persoalan lain, yakni food waste atau limbah makanan.
Sekitar seperempat lebih emisi gas rumah kaca dihasilkan dari sampah makanan.
Pengelolaan limbah makanan yang buruk menimbulkan bahaya lingkungan yang serius.
Timbunan sampah makanan akan menghasilkan cairan yang disebut dengan lindi (leachate) yaitu limbah cair yang meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air di sekitarnya.
Beberapa estimasi menunjukkan potensi sisa makanan (food waste) dari program MBG ini bisa mencapai angka yang sangat masif (estimasinya mencapai jutaan ton per tahun secara nasional jika tidak dikelola).
Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2024 menunjukkan sisa makanan dari program MBG mencapai 1,1 -1,4 juta ton per tahun.
Ironisnya, dari jumlah tersebut, 451 – 603 ribu ton di antaranya merupakan edible food atau makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi (https://theconversation.com).
Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi program makan di sekolah.
Kita berharap dan ingin memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dengan akses gizi yang cukup, sekaligus punya kesadaran kolektif terhadap kelestarian lingkungan.
Program MBG diharapkan tidak sekadar memberikan kenyang, melainkan harus mewujudkan praktik pangan berkelanjutan yang mendidik dan menjaga ekosistem.
Keberhasilan program makan sekolah ini menuntut strategi menyeluruh yang mengintegrasikan aspek nutrisi, edukasi, dan partisipasi komunitas.
Kita perlu belajar dengan Jepang. Berbekal program Shokuiku, Jepang mengintegrasikan pendidikan gizi dengan pengelolaan limbah yang efektif di sekolah.
Siswa tidak hanya dituntut menghabiskan makanan, tetapi juga diajarkan nilai budaya untuk tidak membuang makanan.
Sisa makanan yang ada kemudian dipilah dan diolah kembali, meminimalkan sampah sekaligus membentuk karakter disiplin lingkungan.
Dengan demikian, MBG bisa menjadi simbol keberhasilan gizi sekaligus bukti komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Andi-Iqbal-Burhanuddin-Dosen-Peserta-PKP-PMDSU-2025-di-Jepang.jpg)