Antara Janji Kepemimpinan, Nurani Kemanusiaan, dan Luka Gaza

Penulis: Guntur Rafsanjani Aktivis Jeda untuk Iklim

KEPEMIMPINAN selalu lahir dari harapan.

Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, jutaan rakyat menaruh harapan besar pada perubahan.

Harapan akan ketegasan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Harapan bahwa negara akan hadir bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai pelindung mereka yang paling rentan.
Namun, realitas seringkali berjalan tidak seindah janji.

Hari ini, publik dihadapkan pada berbagai ironi yang menyesakkan dada. 

Di tengah narasi pembangunan dan ambisi besar negara, masih ada anak-anak Indonesia yang berjuang sekadar untuk mendapatkan alat tulis.

Bahkan, muncul kabar memilukan tentang anak yang memilih mengakhiri hidupnya karena merasa menjadi beban bagi orang tuanya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolahnya. 

Ini bukan sekadar tragedi pribadi—ini adalah cermin kegagalan sistemik.

Negara yang kuat seharusnya memastikan pendidikan bukan kemewahan, melainkan hak yang tidak bisa ditawar.

Di sisi lain, muncul pula kegelisahan publik terkait prioritas anggaran negara.

Laporan mengenai alokasi puluhan triliun rupiah untuk kerja sama pertahanan memunculkan pertanyaan moral yang mendalam. 

Jika benar anggaran tersebut berkontribusi pada rantai industri persenjataan global, maka pertanyaan yang muncul bukan hanya soal legalitas, tetapi soal nurani.

Apakah bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan pantas terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam sistem yang memperpanjang penderitaan bangsa lain?

Ironi semakin terasa ketika masyarakat sipil justru menunjukkan solidaritas yang lebih nyata.