Menggugat Relativisme: Antara Netralitas Palsu dan Pelumpuhan Keberpihakan Moral

Masalah muncul ketika pengalaman historis tersebut digeneralisasi ke seluruh tradisi keagamaan lain, termasuk Islam, yang memiliki postulat epistemologis, ontologis, dan etis yang berbeda secara fundamental.

Pluralisme dan Relativisme

Pluralisme kerap dijadikan jubah ideologis oleh cara kerja relativisme.

Padahal, kritik terhadap relativisme bukanlah ekspresi watak eksklusif atau anti-keberagaman.

Justru sebaliknya, pluralisme dan relativisme memiliki orientasi epistemik dan politik yang saling bertentangan.

Relativisme epistemologis menolak keberadaan kebenaran objektif dan menganggap seluruh klaim kebenaran setara, sepenuhnya bergantung pada konteks dan relasi kuasa.

Konsekuensinya serius: tidak ada lagi standar normatif untuk menilai keadilan dan kezaliman, penindasan dan pembebasan, baik dan buruk.

Pluralisme hadir dengan wajah yang berbeda. Ia tidak menolak kebenaran, justru membutuhkannya.

Pluralisme adalah sikap sosial-politik yang mengakui keberagaman sebagai fakta historis dan menuntut hidup bersama tanpa diskriminasi, sambil tetap berorientasi pada kalimatun sawaa’—titik temu normatif yang memungkinkan keadilan ditegakkan.

Pluralisme menolak pemaksaan iman (laa ikraha fi ad-diin), tetapi tidak menolak keberadaan kebenaran itu sendiri.

Perbedaan ini krusial.

Tanpa kebenaran normatif, pluralisme akan tereduksi menjadi kemegahan retoris yang membiarkan ketidakadilan hidup tanpa koreksi moral.

Dalam konteks ini, Islam justru berada pada posisi pluralisme: meniscayakan klaim al-Haqq tanpa pemaksaan iman, serta mengafirmasi perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah.

Relativisme sebagai Kekuatan Ideologis

Relativisme sebagai kekuatan ideologis memiliki peran sentral dalam membentuk mentalitas umat dalam membaca realitas yang timpang.