Politik Nama di Negeri Jurnal

Oleh: Muhammad Suryadi R

Peneliti Parametric Development Center

TRIBUN-TIMUR.COM - DI saat penilaian akreditasi perguruan tinggi 2025 dilakukan, BAN-PT memperbarui sistem penilaiannya dengan menempatkan produktivitas publikasi ilmiah sebagai indikator utama mutu kampus.

Sementara data Science and Technology Index (SINTA), Indonesia mencatat lebih dari 1,2 juta artikel ilmiah hingga pertengahan 2024. Angka tersebut naik hampir dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya.

Di balik kebijakan dan angka yang membanggakan itu, tersembunyi paradoks yang menggelisahkan. Kualitas pengetahuan tampak meningkat di atas kertas, tetapi fondasi etiknya justru rapuh.

Fenomena politik nama -penyantuman nama penulis tanpa kontribusi ilmiah- mencerminkan bahwa pengetahuan kini beroperasi dalam logika kapital bahwa semakin banyak nama, semakin tinggi nilai simbolik yang dihasilkan.

Ilmu Produktif, Kebenaran Terpinggirkan

Masalah ini bukan sekadar soal etika kampus. Ia adalah masalah politik pengetahuan.

Ketika kebijakan publik menjadikan publikasi sebagai ukuran kemajuan bangsa, sistem pendidikan tinggi berubah menjadi mesin produksi reputasi.

Dalam atmosfer seperti itu, integritas ilmiah sering dikorbankan atas nama akreditasi dan peringkat global.

Jika riset diproduksi untuk memenuhi algoritma penilaian, bukan kegelisahan ilmiah, maka ilmu kehilangan maknanya sebagai pencarian kebenaran.

Krisis integritas akademik yang bermula di kampus pada akhirnya berimplikasi ke ruang publik bahwa masyarakat semakin sulit membedakan mana riset yang jujur dan mana yang sekadar administratif.

Saat ini, Indonesia kini menjadi negara dengan pertumbuhan publikasi tercepat di Asia Tenggara, namun masih menghadapi defisit kredibilitas ilmiah.

Kita semakin pandai memproduksi pengetahuan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjaga maknanya.
Kolaborasi Tanpa Kontribusi

Fenomena politik nama tidak lahir dari niat buruk individu semata, melainkan dari desain sistem yang menormalisasi perilaku simbolik.