Whoosh: Laju Cepat, Utang Berat?

Namun di sisi lain, masih banyak masalah dasar di bidang transportasi umum di daerah yang belum teratasi.

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa dan wilayah Indonesia Timur masih terasa.

Masyarakat di Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara misalnya, masih mengalami keterbatasan akses jalan, transportasi antar daerah, serta pelayanan publik yang tidak efisien.

Maka, penting untuk menempatkan pembangunan seperti Whoosh dalam kerangka kebijakan publik yang lebih adil dan terintegrasi.

Pembangunan seharusnya bukan sekadar simbol modernitas, melainkan instrumen pemerataan.

Pemerintah perlu memperluas perspektif social return dengan melihat siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang tertinggal akibat prioritas investasi besar-besaran di sektor tertentu.

Ke depan, evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis setidaknya perlu mempertimbangkan tiga hal utama.

Pertama, transparansi pembiayaan, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai seluruh aspek pendanaan infrastruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, alokasi, penggunaan, hingga hasil dari penggunaan dana kepada publik dan pemangku kepentingan.

Kedua, akuntabilitas manfaat sosial, yaitu mekanisme untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas, bukan hanya sebatas output teknis atau keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu.

Dan yang ketiga adalah terkait dengan kesinambungan fiskal, yaitu kemampuan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dalam jangka panjang tanpa menimbulkan masalah keuangan Negara.

Tanpa pertimbangan ketiga hal tersebut, konsep social return on investment hanya akan menjadi kata-kata retoris.

Padahal, yang dibutuhkan oleh bangsa ini bukan hanya kecepatan fisik dalam pembangunan, tetapi juga kecepatan dalam memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Whoosh memang telah membawa Indonesia memasuki era transportasi modern yang baru.

Namun, kemajuan sungguh tidak hanya dilihat dari kecepatan kereta yang melaju, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat dan seberapa bijak pemerintah dalam mengelola dampak ekonominya.

Karena dalam kebijakan publik, pembangunan yang berkelanjutan bukanlah tentang berlari cepat di jalur kereta, tetapi tentang mengarahkan jalannya bangsa agar tidak terjebak dalam utang yang semakin berat.