Prerogatif Presiden

Negara berusaha meredam ketegangan dengan cara menunjukkan aksi cepat (reaktif) sementara masyarakat menunggu bukti nyata dalam bentuk kebijakan yang berpihak.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, masyarakat berharap kebijakan pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan fiskal, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari seperti harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Reshuffle juga memperlihatkan bagaimana pemerintah menggunakan strategi “bahasa politik” untuk menegosiasikan legitimasi.

Bahasa ini tidak hanya hadir dalam wacana yang disampaikan kepada publik, tetapi juga dalam praktik politik berupa pergantian menteri, pembentukan kementerian baru, dan penataan ulang struktur kekuasaan.

Semua itu pada dasarnya adalah bentuk komunikasi politik, di mana pemerintah berupaya menunjukkan kapasitas adaptif sekaligus mempertahankan kendali atas arah pembangunan.

Namun, persoalan utama yang masih mengemuka adalah kesenjangan antara simbol dan substansi. 

Pergantian menteri memang dapat memberi angin segar sesaat, tetapi legitimasi yang sejati hanya bisa diperoleh melalui kebijakan yang konsisten, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Tanpa itu, reshuffle berpotensi dipersepsikan sebagai manuver politik jangka pendek yang tidak memberi dampak nyata. 

Dari perspektif hubungan negara dan masyarakat, momen reshuffle ini penting untuk menilai seberapa jauh pemerintah peka (sensitif) terhadap aspirasi rakyat.

Protes yang meluas bukan hanya ekspresi spontan, tetapi juga akumulasi dari kekecewaan yang mendalam.

Jika reshuffle hanya berhenti pada pergantian figur, maka ketidakpuasan publik tidak akan mereda, bahkan bisa semakin menguat. 

Sebaliknya, bila langkah ini diikuti dengan kebijakan nyata yang lebih inklusif dan responsif, maka ia bisa menjadi titik balik bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Reshuffle kabinet seharusnya dilihat sebagai cermin dari dinamika politik Indonesia yang terus bergerak antara stabilitas dan krisis legitimasi.

Ia menunjukkan bahwa pemerintahan, betapapun kuat secara politik, tetap bergantung pada dukungan sosial. 

Ketika masyarakat menuntut perubahan, negara tidak bisa hanya menjawab dengan simbol; yang lebih dibutuhkan adalah tindakan konkret yang mampu menjawab keresahan.