MBG dan Implikasinya Terhadap Keuangan Daerah

Ketika ruang proyek daerah menyempit karena DAK disedot ke pusat untuk MBG, kontraktor kehilangan panggung.

Mereka tidak lagi mendapatkan proyek yang selama ini menjadi bentuk “imbalan” atas investasi politik. Akibatnya, muncul gejolak antara kepala daerah dengan para donatur politik. Kontrak sosial tak tertulis yang sebelumnya menopang stabilitas politik lokal menjadi terganggu.

Menurut Penulis dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berbahaya. Kepala daerah bisa tersandera oleh kekecewaan tim sukses dan donatur.

Tekanan untuk mencari sumber pembiayaan alternatif sangat mungkin berujung pada praktik korupsi baru mulai dari mark-up APBD murni, menggarap proyek fiktif, hingga memanfaatkan celah program pusat lain.

Semua ini memperbesar risiko tindak pidana korupsi, yang pada gilirannya merusak akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan kata lain, pengurangan DAK bukan hanya membuat pembangunan fisik terhambat, tetapi juga mengacaukan ekosistem politik dan ekonomi lokal yang sudah terbentuk.

Negara mungkin berhasil mendistribusikan nasi kotak ke sekolah-sekolah, tetapi di baliknya ada bara ketidakpuasan kontraktor dan donatur politik yang merasa dikhianati. Bara ini bisa menjadi sumber instabilitas politik lokal pasca Pilkada.

Pergeseran anggaran DAK ke program makan bergizi gratis adalah sinyal kuat bahwa politik anggaran kita tersandera kepentingan jangka pendek.

Negara seolah lupa bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari perut kenyang sesaat, melainkan dari fondasi infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang kokoh.

Jika tidak hati-hati, program ini hanya akan menjadi pesta nasi kotak nasional yang meninggalkan generasi kenyang hari ini, tetapi lapar akan masa depan.