Soal Wacana Pilkada DPRD, Edy Manaf: Mekanisme Partai Penentu

Selain menjaga stabilitas politik, pertimbangan utama perubahan sistem adalah tingginya biaya pilkada yang membebani fiskal daerah. 

Oleh karena itu, Golkar menawarkan dua opsi.

Pertama, pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk semua daerah.

Kedua, pemilihan langsung hanya bagi daerah dengan kondisi fiskal kuat.

“Kita juga harus paham, ke depan sistem politik kita akan berubah dan Golkar harus siap di garis depan,” katanya.

Partai-partai lebih pro kepada Pilkada via DPRD atau tidak langsung. 

Alasan adalah efisiensi anggaran dan menekan politik uang. 

Meski begitu, Pilkada lewat DPRD dianggap melemahkan demokrasi oleh berbagai pihak. 

Partai setuju Pilkada tak langsung adalah PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PAN. 

Baca juga: PAN Blak-blakan Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Keputusan Final Tunggu 2026

Sementara itu, PDI Perjuangan menolak.

PKS meminta ada pemisahan antara Pilkada langsung adalah Pemilihan Wali Kota. 

Sementara itu, PKS mengusulkan Pemilihan Bupati via DPRD. (*)