Soal Wacana Pilkada DPRD, Edy Manaf: Mekanisme Partai Penentu

Ringkasan Berita:

• Edy Manaf menganggap wacana tersebut tentu telah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi anggaran maupun dari kualitas kepemimpinan.
• Keputusan akhir tetap bergantung pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui lembaga legislatif atau DPRD terus menguat.

Terlebih sudah ada beberapa partai setuju untuk menggelar Pilkada via DPRD.

PAN menjadi salah satu partai menyetujui tentang wacana tersebut.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan (DPW PAN Sulsel), Edy Manaf mengatakan wacana tersebut tentu telah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi anggaran maupun dari kualitas kepemimpinan.

"Kemungkinan kajian tersebut dilihat dari sisi mudaratnya, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi output atau kualitas kepemimpinan yang dihasilkan,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025).

Wakil Bupati Bulukumba itu menilai elite partai politik tentu telah mengkaji wacana tersebut secara menyeluruh dengan pertimbangan matang. 

Karena itu, jika gagasan tersebut benar-benar diwacanakan secara nasional, maka perlu dilihat dari sudut pandang kepentingan lebih luas.

Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mengemuka: PKS Sulsel Belum Ambil Sikap, PKB Setuju

“Kalau wacana itu benar-benar diwacanakan, kita lihat saja apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan negara ini,” ungkapnya.

Persoalan integritas pemimpin yang dihasilkan jika pemilihan dilakukan melalui lembaga legislatif, kata Edy, semuanya akan sangat bergantung pada mekanisme internal partai politik.

“Jika itu dianggap terbaik oleh partai, berarti pasti ada mekanisme prosedural dan sistem yang digunakan untuk menentukan figur-figur yang dianggap mumpuni,” ujarnya.

Ia menegaskan, figur kepala daerah ideal setidaknya harus memiliki rekam jejak yang jelas, perjalanan karier yang baik, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan dan keberdayaan yang menunjang.

“Paling tidak dilihat dari track record-nya, kapasitasnya, dan aspek-aspek lainnya. Jika ini menjadi niat besar partai, seperti harapan Bapak Prabowo selaku Presiden, tentu ada pertimbangan besar di baliknya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edy menilai dinamika demokrasi selama ini kerap memunculkan gesekan sosial dan konflik horizontal yang berkepanjangan di tengah masyarakat.