Soal Wacana Pilkada DPRD, Edy Manaf: Mekanisme Partai Penentu

“Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi sering berdampak luas dan memicu konflik horizontal,” kata dia.

Ia menyebut, salah satu potensi keuntungan dari pemilihan kepala daerah melalui legislatif adalah menurunnya biaya politik.

“Dengan pemilihan melalui lembaga legislatif, biaya politik berpotensi lebih rendah, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan anggaran negara untuk pilkada,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui skema tersebut juga bukan solusi yang sepenuhnya sempurna. 

Sebab, pemilihan langsung telah diuji dalam beberapa periode dan telah melahirkan banyak kajian serta evaluasi.

“Dari periode ke periode, pemilihan langsung sudah dievaluasi dan dikaji. Bisa jadi partai politik melihat besarnya dampak dan dinamika itu, sehingga wacana ini kembali mengemuka,” jelasnya.

Namun demikian, Edy menegaskan, keputusan akhir tetap bergantung pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Jika memang ada perubahan, tentu akan berdampak pada peraturan perundang-undangan dan aspek lainnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya ke depan,” katanya.

Plt Ketua Golkar Sulsel Muhidin M Said menyatakan peluang pemilihan gubernur melalui mekanisme DPRD mencapai 90 persen. 

Ia juga menyebutkan adanya arahan untuk melakukan kajian terkait efektivitas dan efisiensi sistem pemilihan kepala daerah.

“Kalau boleh dikata, untuk pemilihan gubernur ke depan itu sudah 90 persen melalui DPRD,” ujar Muhidin di hadapan kader beringin.

Menurutnya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi keniscayaan seiring besarnya tantangan politik dan beban anggaran yang dihadapi daerah maupun negara. 

“Partai Golkar dan seluruh partai politik ke depan menghadapi tantangan besar. Bisa jadi ada pergeseran cara pemilihan, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Sistem pemilihan kita kemungkinan besar akan berubah,” jelasnya.

Muhidin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mempercayakan Partai Golkar menyusun kajian terkait arah baru sistem pemilihan kepala daerah. 

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.