Soal Wacana Pilkada DPRD, Edy Manaf: Mekanisme Partai Penentu

Ringkasan Berita:

• Edy Manaf menganggap wacana tersebut tentu telah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi anggaran maupun dari kualitas kepemimpinan.
• Keputusan akhir tetap bergantung pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui lembaga legislatif atau DPRD terus menguat.

Terlebih sudah ada beberapa partai setuju untuk menggelar Pilkada via DPRD.

PAN menjadi salah satu partai menyetujui tentang wacana tersebut.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan (DPW PAN Sulsel), Edy Manaf mengatakan wacana tersebut tentu telah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi anggaran maupun dari kualitas kepemimpinan.

"Kemungkinan kajian tersebut dilihat dari sisi mudaratnya, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi output atau kualitas kepemimpinan yang dihasilkan,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025).

Wakil Bupati Bulukumba itu menilai elite partai politik tentu telah mengkaji wacana tersebut secara menyeluruh dengan pertimbangan matang. 

Karena itu, jika gagasan tersebut benar-benar diwacanakan secara nasional, maka perlu dilihat dari sudut pandang kepentingan lebih luas.

Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mengemuka: PKS Sulsel Belum Ambil Sikap, PKB Setuju

“Kalau wacana itu benar-benar diwacanakan, kita lihat saja apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan negara ini,” ungkapnya.

Persoalan integritas pemimpin yang dihasilkan jika pemilihan dilakukan melalui lembaga legislatif, kata Edy, semuanya akan sangat bergantung pada mekanisme internal partai politik.

“Jika itu dianggap terbaik oleh partai, berarti pasti ada mekanisme prosedural dan sistem yang digunakan untuk menentukan figur-figur yang dianggap mumpuni,” ujarnya.

Ia menegaskan, figur kepala daerah ideal setidaknya harus memiliki rekam jejak yang jelas, perjalanan karier yang baik, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan dan keberdayaan yang menunjang.

“Paling tidak dilihat dari track record-nya, kapasitasnya, dan aspek-aspek lainnya. Jika ini menjadi niat besar partai, seperti harapan Bapak Prabowo selaku Presiden, tentu ada pertimbangan besar di baliknya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edy menilai dinamika demokrasi selama ini kerap memunculkan gesekan sosial dan konflik horizontal yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi sering berdampak luas dan memicu konflik horizontal,” kata dia.

Ia menyebut, salah satu potensi keuntungan dari pemilihan kepala daerah melalui legislatif adalah menurunnya biaya politik.

“Dengan pemilihan melalui lembaga legislatif, biaya politik berpotensi lebih rendah, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan anggaran negara untuk pilkada,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui skema tersebut juga bukan solusi yang sepenuhnya sempurna. 

Sebab, pemilihan langsung telah diuji dalam beberapa periode dan telah melahirkan banyak kajian serta evaluasi.

“Dari periode ke periode, pemilihan langsung sudah dievaluasi dan dikaji. Bisa jadi partai politik melihat besarnya dampak dan dinamika itu, sehingga wacana ini kembali mengemuka,” jelasnya.

Namun demikian, Edy menegaskan, keputusan akhir tetap bergantung pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Jika memang ada perubahan, tentu akan berdampak pada peraturan perundang-undangan dan aspek lainnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya ke depan,” katanya.

Plt Ketua Golkar Sulsel Muhidin M Said menyatakan peluang pemilihan gubernur melalui mekanisme DPRD mencapai 90 persen. 

Ia juga menyebutkan adanya arahan untuk melakukan kajian terkait efektivitas dan efisiensi sistem pemilihan kepala daerah.

“Kalau boleh dikata, untuk pemilihan gubernur ke depan itu sudah 90 persen melalui DPRD,” ujar Muhidin di hadapan kader beringin.

Menurutnya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi keniscayaan seiring besarnya tantangan politik dan beban anggaran yang dihadapi daerah maupun negara. 

“Partai Golkar dan seluruh partai politik ke depan menghadapi tantangan besar. Bisa jadi ada pergeseran cara pemilihan, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Sistem pemilihan kita kemungkinan besar akan berubah,” jelasnya.

Muhidin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mempercayakan Partai Golkar menyusun kajian terkait arah baru sistem pemilihan kepala daerah. 

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

Selain menjaga stabilitas politik, pertimbangan utama perubahan sistem adalah tingginya biaya pilkada yang membebani fiskal daerah. 

Oleh karena itu, Golkar menawarkan dua opsi.

Pertama, pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk semua daerah.

Kedua, pemilihan langsung hanya bagi daerah dengan kondisi fiskal kuat.

“Kita juga harus paham, ke depan sistem politik kita akan berubah dan Golkar harus siap di garis depan,” katanya.

Partai-partai lebih pro kepada Pilkada via DPRD atau tidak langsung. 

Alasan adalah efisiensi anggaran dan menekan politik uang. 

Meski begitu, Pilkada lewat DPRD dianggap melemahkan demokrasi oleh berbagai pihak. 

Partai setuju Pilkada tak langsung adalah PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PAN. 

Baca juga: PAN Blak-blakan Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Keputusan Final Tunggu 2026

Sementara itu, PDI Perjuangan menolak.

PKS meminta ada pemisahan antara Pilkada langsung adalah Pemilihan Wali Kota. 

Sementara itu, PKS mengusulkan Pemilihan Bupati via DPRD. (*)