Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Rekam Jejak Moncer Arsul Sani Hakim MK Dilapor Pakai Ijazah Palsu, Kampus di Polandia Diusut

Menurut Betran, kampus itu dilaporkan sedang dalam penyelidikan otoritas antikorupsi Polandia terkait legalitas operasionalnya.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
ASRUL SANI - Calon Hakim Konstitusi Asrul Sani bersiap sebelum mengikuti pengucapan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Asrul Sani terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin Adams yang berakhir pada 17 Januari 2024. Berikut adalah profil Asrul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ia pernah menjadi anggota tim lawyer Pemerintah RI di bawah almarhum Dr. (iur) Adnan Buyung Nasution, SH dalam menghadapi sejumlah gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah RI di Jakarta dan Washington D.C. terkait penghentian beberapa proyek listrik swasta IPP (independent power producers) akibat krisis ekonomi tahun 1997.

Di sisi lain, Asrul Sani juga aktif dalam berorganisasi dan profesi.

Pria berusia 61 tahun itu pernah menjadi Ketua Umum Indonesian Corporate Counsel Assciation (ICCA) (2006-2008), Ketua Bidang Luar Negeri Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) (2007-2013), dan Wakil Ketua Dewan Penasehat DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2020-2023).

Berkat dedikasinya, ia berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan, salah satunya adalah Dharma Pertahanan Utama dari Kementerian Pertahanan RI pada 2023.

Selain itu, Asrul juga merilis tiga buku tentang hukum penegakan hukum serta relasi Islam dengan negara dan sejumlah artikel. 

Salah satu buku yang ditulis merupakan terjemahan dari disertasi doktoralnya, yang kemudian diterbitkan oleh Penerbit Buku KOMPAS berjudul “Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM: Dialektika Kontraterorisme di Indonesia”.

Organisasi:

HMI Universitas Indonesia, selain di Senat Mahasiswa FH-UI

Ketua Bidang Konsultasi Hukum LPBH-PBNU (2005-2010) 

Chairman (Ketua Umum) Indonesian Corporate Counsel Assciation (ICCA) (2006-2008)

Ketua Bidang Luar Negeri Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) (2007-2013)

Wakil Ketua Dewan Penasehat DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2020-2023)

Dewan Pembina Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) (2021–2023) 

Perkumpulan Lingkaran Masyarakat Professional Nahdhiyin (NU-Circle) (2012-2023)

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (2016-2021)

(Tribunnews.com/Falza) (Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved