Profil Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR Sebut Ahli Gizi MBG Bisa Diganti Lulusan SMA, Viral

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI viral setelah ingin mengganti Ahli Gizi dari lulusan SMA.

Cucun menyebut, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak diperlukan ahli gizi.

Yang diperlukan adalah 'tenaga yang mengawasi gizi'.

Adapun pihak tersebut bisa berasal dari mahasiswa yang baru saja lulus ataupun lulusan SMA yang terlebih dahulu dilatih selama tiga bulan terkait gizi.

Pernyataan ini disampaikannya saat berbicara dalam acara bertajuk Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sementara, video ini diunggah akun TikTok bernama @hudadv pada Minggu (16/11/2025).

Mulanya, ada seorang peserta yang memberikan solusi terkait kesulitan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari ahli gizi.

Disisi lain, permasalahan ini pun sempat disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana saat rapat bersama dengan Komisi IX DPR pada Rabu (12/11/2025) lalu.

Peserta itu pun lantas meminta jika memang nantinya pengawas di SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, maka ia ingin tidak digunakannya embel-embel orang terpilih tersebut sebagai ahli gizi.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi," ujarnya dikutip pada Senin (17/11/2025).

"Tetapi cukup sebagai posisi pengawas produksi dan kualitas atau QA (quality assurance) atau QC (quality control)," sambungnya.

Kemudian, peserta itu turut memberikan solusi lain di mana BGN bisa menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi di tiap SPPG.

"Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi," katanya.

Peserta itu juga mengingatkan jika nantinya BGN merekrut ahli gizi yang tidak berlatar belakang pendidikan gizi, maka makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dikhawatirkan tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

Selain Persagi, peserta tersebut juga menyarankan BGN bisa turut menggandeng organisasi profesi lain yakni Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).