Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM -- Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

“Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan," ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

Mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI itu mengapresiasi gebrakan revolusioner Purbaya.

Menurutnya gebrakan Purbaya sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo.

"Pak Menkeu memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” kata Tamsil.

Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar.

Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada. 

Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

“Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat  menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

“Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tambahnya.

Selain itu, Tamsil mengingatkan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat.

Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.

“Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.