Polemik APBD 'Nganggur', Dedi Mulyadi Siap Umumkan Saldo Kas Jabar Tiap Hari

TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 'nganggur' bikin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berkomitmen untuk rutin mempublikasikan posisi rekening kas umum daerah (RKUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini disebut sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Dedi, kebijakan ini sudah dimulai sejak munculnya polemik  tudingan Menteri Keuangan Purbaya soal dana kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di bank daerah.

Sebagai tindak lanjut, Dedi pun telah membuka data RKUD yang tersimpan di Bank BJB dengan saldo mencapai Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” ujar Dedi, Selasa (28/10/2025).

Dedi menambahkan, kebiasaan untuk mengumumkan kondisi keuangan daerah ini bukan hal baru baginya.

Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia juga rutin menyampaikan informasi serupa kepada masyarakat.

“Bahkan, saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar per 27 Oktober 2025, posisi RKUD mencatat penerimaan dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar lebih dari Rp935,8 miliar.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Adapun rincian belanja tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa sebesar Rp11,05 miliar.

Dedi menjelaskan, hingga akhir 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.

Kekurangan dana tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan daerah lainnya.