Alasan Andi Tenri Walinonong Laporkan Badan Kehormatan DPRD Bone, Temukan Pelanggaran Berat

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong melaporkan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone, Sulsel.

Laporan dugaan pelanggaran berat Kode Etik dan Sumpah Jabatan BK itu ditujukan ke pimpinan atau Wakil Ketua DPRD.

Tenri Walinonong terus bertahan atas laporan Hj Adriani A Page dan 34 anggota dewan lainnya terkait Mosi Tidak Percaya. 

Mosi dilayangkan sebagai bentuk kekecewaan mayoritas anggota dewan terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPRD yang dinilai telah melanggar tata tertib dan kode etik lembaga.

Penandatanganan dilakukan lintas fraksi, termasuk PPP, Golkar, Gerindra, PDIP, Demokrat, hingga PKB dan PKS.

Anggota Fraksi PPP, Hj Adriani A Page, salah satu pengusul mosi, menegaskan langkah ini diambil demi menjaga marwah lembaga legislatif.

Dalam laporan terbarunya, Andi Tenri Walinong menilai, laporan 10 Oktober cacat prosedur.

Laporan itu ternyata turut ditandatangani anggota BK yang masih aktif menjabat.

“Ini bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip imparsialitas dan independensi lembaga etik,”ujar Andi Tenri saat dikonfirmasi Tribun-timur.com, Rabu (29/10/2025). 

Adapun pihak diadukan dalam laporan tersebut adalah seluruh pimpinan dan anggota BK, yakni Bahtiar Malla (Ketua BK),  Andi Unru (Wakil Ketua BK),  A. Muhammad Ridwan (Anggota BK),  Andi Adhar (Anggota BK),  Andi Nurjaya (Anggota BK), 

Dalam laporan itu, Ketua DPRD menilai para teradu telah melanggar asas hukum universal 'Nemo Judex in Causa Sua' yakni tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.

“Para teradu bertindak sebagai pelapor sekaligus pemeriksa dalam kasus yang sama, sehingga prosesnya cacat etik dan hukum,”ujarnya.

Selain itu, tindakan tersebut juga dinilai melanggar asas objektivitas dan keadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Bone Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kode Etik.

Berikut empat Tuntutan Ketua DPRD Andi Tenri Walinong meminta Pimpinan DPRD Bone:

1. Menetapkan seluruh pimpinan dan anggota BK sebagai Teradu, dan mencabut kewenangan mereka dalam memproses Laporan 10 Oktober serta laporan terbaru tersebut.