Program Pemkab Bone Terancam Molor, Ketua DPRD Tak Teken APBD Perubahan

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Sejumlah program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan, terancam molor.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, ogah menandatangani hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya, Andi Tenri juga menolak APBD Perubahan dengan walkout dari rapat paripurna pada Kamis (18/9/2025) sebelum sidang dibuka resmi.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone, Andi Saharuddin, membenarkan keputusan tersebut berdampak pada jalannya program daerah.

“Iya, pasti berdampak (setelah Ketua DPRD tidak menandatangani penyempurnaan APBD Perubahan). Saat ini kami sedang konsultasikan ke BKAD Provinsi terkait solusinya,” ujar Andi Saharuddin, Selasa (21/10/2025).

Penjabat Sekda Bone itu menjelaskan, tanpa tanda tangan Ketua DPRD, pembiayaan sejumlah kegiatan otomatis tertunda.

“Dampaknya nanti pembiayaan semua kegiatan tertunda karena masalah tanda tangan itu. Tapi semoga ada solusi dari BKAD, supaya tidak molor semua program, karena imbasnya juga ke masyarakat,” katanya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Adriani Alimuddin Page, menilai rapat penyempurnaan APBD seharusnya tidak lagi menjadi ajang perdebatan, melainkan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Biro Keuangan Provinsi Sulsel.

“Itu kan hasil evaluasi dari Biro Keuangan Provinsi. DPRD hanya menerima penyampaian, bukan untuk dibahas ulang. Yang perlu dibicarakan hanya catatan-catatan dari hasil evaluasi itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, tahapan penyempurnaan seharusnya menjadi proses administratif, bukan substansial.

“Tahapan terakhir itu persetujuan bersama DPRD dan Pemkab. Setelah disetujui bersama, tidak ada lagi persetujuan baru. Evaluasi dari provinsi sifatnya hanya penyelarasan,” ujarnya.

Adriani menjelaskan, dalam rapat penyempurnaan, DPRD hanya memastikan catatan dari provinsi sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Provinsi memberikan catatan mana dirasionalkan dan mana yang tidak sesuai aturan. DPRD hanya memastikan Pemkab sudah mengikuti petunjuk tersebut,” tambahnya.

Politisi PPP itu juga menyoroti sikap inkonsisten Ketua DPRD Bone, yang sebelumnya menolak APBD Perubahan namun justru memimpin rapat penyempurnaan.

“Yang paling lucu, Ketua DPRD sebelumnya walkout menolak APBD Perubahan, tapi di rapat penyempurnaan dia yang memimpin dan mengetuk palu persetujuan. Setelah itu malah tidak mau tandatangani berita acara,” ucapnya.