Headline Tribun Timur
1 Muktamar 2 Ketua Umum Terpilih
PPP melalui pimpinan sidang Muktamar X, Amir Uskara, menetapkan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi.
TRIBUN-TIMUR.COM - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan dua ketua umum terpilih, yakni Suparmanto dan Mardiono.
Muktamar partai berlambang Kakbah ini digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sejak 27-29 September 2025.
PPP melalui pimpinan sidang Muktamar X, Amir Uskara, menetapkan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ujar Amir Uskara dalam konferensi pers.
Agus Suparmanto menolak mengakui hasil tersebut.
Lewat pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar, mereka mengumumkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Baca juga: Alasan Agus Suparmanto Klaim Ketum Sah PPP, Bukan Mardiono
“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025- 2030,” kata Qoyum dari arena utama Muktamar.
Agus bukan nama baru di politik. Mantan Mendag (2019-2020) itu sebelumnya memang dicalonkan sebagai ketua umum.
Perbedaan hasil aklamasi ini memicu saling klaim dan membuka babak baru polemik internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Aklamasi, dalam tradisi politik, berarti keputusan diambil secara mufakat tanpa voting, karena seluruh peserta menyepakati satu nama.
Namun pada Muktamar kali ini, aklamasi justru melahirkan dua kubu saling klaim.
Pengamat politik sekaligus Peneliti Citra Institut, Efriza, menilai perbedaan tafsir soal aklamasi sah atau tidaknya akan bergantung pada keputusan pemerintah.
“Sebagai proses politik, wajar jika ada dinamika soal kepemimpinan yang sah. Nanti tinggal dilihat SK Kementerian Hukum dan HAM,” kata Efriza dalam siaran persnya, Minggu (28/9/2025).
Ia mengingatkan, daripada larut dalam polemik, sebaiknya PPP menyiapkan transformasi menuju Pemilu 2029.
Pandangan serupa dari Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.