Infografis: Inilah Uang Rumah Anggota DPRD, Makassar Rp10,5 Juta/Bulan, Parepare Sisa Rp3,9 Juta

Tunjangan rumah 40 anggota DPRD Pinrang fantastis. Mereka menerima tunjangan perumahan Rp6 juta per bulan untuk wakil ketua dan anggota mendapat Rp 5,5 juta per bulan.

Tak hanya itu, legislator juga memperoleh tunjangan transportasi Rp11,5 juta per bulan. Tunjangan ini tidak berlaku untuk pimpinan karena sudah difasilitasi mobil dinas.

Adapun gaji pokok pimpinan DPRD Pinrang Rp5 juta, sedangkan anggota menerima Rp4 juta lebih, termasuk tunjangan anak dan istri.

Masih ada tambahan lain seperti tunjangan komunikasi intensif, tunjangan beras, dan berbagai fasilitas lainnya.

Dengan demikian, total pendapatan 40 anggota DPRD Pinrang bisa mencapai Rp 30 juta per bulan.

Wakil Ketua DPRD Pinrang, Syamsuri, mengaku belum tahu adanya evaluasi tunjangan DPRD di daerahnya.

Namun, memastikan siap apabila tunjangan tersebut harus dipangkas.

“Kalau itu perintah pusat ya siap. Tunjangan DPRD Pinrang memang diatur dalam Perbup. Tapi nanti kalau ada evaluasi tentu harus duduk bersama dulu dengan Pemkab,” kata Syamsuri.

Penentuan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Tunjangan anggota DPRD kabupaten/kota pada dasarnya diatur secara nasional, namun detail besarannya ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).

Mekanisme ini mengacu pada sejumlah aturan pokok, mulai dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, hingga Perda yang disusun di tiap kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam PP 18/2017, terdapat beberapa jenis tunjangan yang dapat diterima oleh anggota DPRD kabupaten/kota.

Di antaranya adalah tunjangan kesejahteraan yang mencakup kesehatan, asuransi, hingga pensiun apabila daerah mampu menyediakannya. 

Selain itu, ada tunjangan reses untuk pelaksanaan masa reses, tunjangan komunikasi intensif (TKI) khusus anggota DPRD, tunjangan perumahan bagi yang tidak difasilitasi rumah dinas, serta tunjangan transportasi apabila kendaraan dinas tidak tersedia.

Di luar itu, anggota DPRD juga menerima uang representasi, yakni tunjangan dasar sesuai kedudukannya.