Podcast Tribun Timur, Quo Vadis Relokasi Gedung DPRD Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM - Podcast Tribun Timur kembali menggelar podcast disiarkan live di kanal Youtube Tribun Timur, Jumat (12/9/2025).

Podcast mengangkat tema Quo Vadis relokasi gedung DPRD Kota Makassar ini menghadirkan Satriya Madjid (Ketua INKINDO Sulsel) dan Farouk M Beta (Eks Ketua DPRD Makassar).

Berikut rincian wawancara khususnya

Apakah gedung DPRD Kota Makassar dibangun ulang atau direlokasi?

Satriya Madjid - Tentu kita prihatin atas kejadian yang menimpa kota Makassar yang baru-baru terjadi ini mengikibatkan huru-hara dalam penyampaian aspirasi, pendapat dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya apakah bangun baru atau relokasi tentu kita kembali dulu ke payungnya. Ada namanya rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kota. Nah, baru-baru ini di 2024 sudah ditetapkan Perda nomor 7 Tata Ruang itu mengatur tentang 20 tahun ke depan bagaimana rencana penataan tata ruang, bagaimana mengatur wajah Kota Makassar dalam 20 tahun ke depan. Nah, di dalam rencana tata ruang ini tentu mengevaluasi yang lama kan. Nah, kaitannya dengan kita punya apakah membangun di tempat yang sama? Kalau melihat kondisi saat ini,kantor DPRD yang berada di Jalan Poros yang menghubungkan antar daerah dan boleh dipastikan itu daerah yang paling sibuk di Kota Makassar, iya tentu agak berat ya kondisinya. Artinya kita mengulang kegagalan macet, kepadatan, parkir yang tidak tersedia, membebani utilitas.

Nah, mungkin alangkah bagusnya ada keberanian untuk memindahkan ke tempat yang lebih representatif. yang menjadi wajah kota Makassar 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Nah, ini merubah wajah kota. Ini kan bukan hal yang diminta-minta bahwa harus terbakar.

Pak Aru, cerita pengalaman terima aspirasi ektika menjabat

Farouk M Beta - Sedih rasanya kantor 10 pernah berkantor di sana kemudian terjadi kebakaran. Memang pandangan saya kalau berpikir atta ruang di tahun 80, 25 Juli 1998 dulu diresmikan. Dulu Pettarani itu kawasan pinggir Kota Makassar. 37 tahuns etelah itu, menjadi sentra. Ini juga harus jadi kajian. DPRD ini kan milik semua, kita harus berpikir dimana harusnya jadi strategis. Ada hal dari sisi yang langsung kita rasakan seperti kemacetan sempat. Iya Kalau di DPR Makassar, di zaman saya, di zaman saya kepala dinas itu hampir per hari bisa sampai dari 53 SKPD yang ada bisa sampai 7 sampai 10 kepala dinas tongkrong dari pagi sampai sore untuk dengar pendapat dengan DPR. Nah, sisi yang lain dia harus melayani. Nah, jarak antara pemerintah balai kota dengan DPR juga itu kejauhan menurut saya. dulu mungkin dekat karena dia satu kali jalan aja bentuk L sekarang tidak lagi karena kemacetan di mana-mana. Betul Itu juga menjadi salah satu pertimbangan menurut saya yang perlu menjadi bahan kajian buat kita semua. Yang pasti bahwa hari ini menurut saya kita berada di titik nol.Semua harus mengevaluasi diri baik dari DPR-nya, baik dari sisi pengamanannya, baik dari sisi kemahasiswaannya. Semua kita harus rembuk untuk bagaimana? Karena ini bukan bukan rumah saya, ini rumah kita semua. Sekarang bagaimana efektivitasnya? Yang paling pasti bahwa jangan menyewa, jangan membeli lahan. Karena saya tahu pemerintah daerah punya aset untuk itu. Sekalian aja gunakan karena kalau dibangun sudah pasti dibangun ya kan. Nah, sekarang mungkin karena kemahalan apar tanah di Makassar cukup mahal jadi ya mungkinkanah untuk aset-aset daerah yang dimanfaatkan dengan baik. Itu barangkali untuk sementara.

Pada saat itu dulunya apakah sistem atau budayanya juga sama, Pak?

Farouk M Beta - Mbak tahun 88 itu anggota DPR baru sekitar 25 orang. Oke. Dengan pertambahan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa anggota DPR-nya 50 orang. Sudah 50-100 persen naik daripada sebelumnya. Nah, kalau saya ditanya di zaman saya karena saya bisa menjawab di zaman saya, ruang rapat juga tidak representatif. Harus punya paripurna yang lebih memungkinkan. Ada ruang banggar, ada ruang legislasi, ada ruang badan musyawadah, ada ruang badan kehormatan yang hampir di zaman saya itu sempit-sempitan bahkan sempat kalau teman-teman DPRD yang berkunjung dari luar itu biasa bilang sama ini ruangannya Pak Ketua kayak ruangannya kepala seksi. Saya dicandain begitu sama mereka-mereka itu. Ini ruangannya Pak Kuta DPR gak representatif. Ini ruangan saking sempitnya, saking kecilnya dan sangat biasakan eksklusif. Ini tidak biasa-biasa aja. Jadi seperti itulah sisi yang lain kita tidak mau membuang anggaran pada waktu itu. Nah, tapi momentum hari ini karena memang harus gedungnya harus ada, membangunnya harus kembali ya. Kita manfaatkan uang yang seefektif mungkin tapi menggunakan aset-aset daerah yang ada.

Bagaimana kemudian secara teknis?

Satriya Madjid - Kalau kita melihat kondisi setiap saat ketika terjadi penyampaian aspirasi pasti selalu menumpuk di jalan di depan kantor DPR itu. Pokoknya jalan kita masa dalam jumlah banyak pasti langsung tutup jalan. Kenapa selain demonstran ini ingin menarik perhatian oke juga memang karena kondisinya sempit gitu kan kalau dia langsung masuk itu juga bisa beresiko terhadap apa kondisi di dalam kantor DPR. Makanya dibutuhkan memang perencanaan yang matang karena ini milik masyarakat Kota Makassar dan apa setiap saat bisa dikunjungi oleh masyarakat. Makanya harus didesain tidak mengganggu aktivitas umum. Nah, ketika ada penyampaian aspirasi, kalau lokasinya memang memungkinkan lebih luas dan lain sebagainya tentu tidak menghambat arus lalu lintas. Nah, bisa dibayangkan dia berada di perapatan pertigaan ya Jalan Hertasing dengan di Pangeran Petarani. Dan luasannya juga itu tadi Pak Ketua di 10 tahun yang lalu aja sudah merasa sempit dengan pembagian ruang yang ada di dalam. Nah, semakin ke depan ini tentu semakin banyak hal yang bisa terjadi di dalam gedung DPR ini. Bukan hanya sebagai tempat teman-teman DPR, tetapi bisa berfungsi lebih jauh apa mengakomodir kepentingan ee masyarakat. He. Nah, kota yang bertumbuh ee secara dinamis ini contohnya Makassar.

Apakah membangun di lahan yang lama atau relokasi?

Satriya Madjid - Terakhir pemerintah Prabowo sudah menganggarkan kurang lebih 900 miliar ya, Pak Ketua ya, untuk pembangunan fasilitas negara yang rusak atau terbakar dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita coba atur karena sudah ada alokasi anggarannya dimana yang paling tepat lokasinya dan membangunnya secara efektif dan efisien itu tadi ya sehingga tidak ada yang terganggu anggarannya yang lain. Nah, memang menjadi tantangan pemerintah kita tadi lahan Kota Makassar ada. Iya. Kemudian ada anggaran yang disiapkan. Ya, mari kita rencanakan dengan baik, sefektif, seefisien mungkin. Mengakomodir seluruh apa kepentingan mengakomodir juga dari sisi keselamatan bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini semua menjadi penting. Betul. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah kota dan seluruh masyarakat kota. Karena pendemo juga tidak menginginkan ada korban dari pihak pemerintah. Pasti dia tidak menginginkan itu bahwa ada korban jiwa. Tetapi ya itulah faktanya.

Bagaimana akses di gedung DPRD? Tidak ada tangga darurat?