RAPBD 2026, Pendidikan Maros Dapat Rp5 M, PU dan Kesehatan Tak Kebagian

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian struktur belanja daerah dengan menekan pertumbuhan belanja rutin aparatur serta mengarahkan anggaran pada kegiatan yang produktif dan berorientasi hasil.

“Pemerintah berupaya memperluas ruang fiskal dengan mengendalikan belanja barang dan jasa agar porsi untuk belanja publik semakin besar,” terangnya.

Ia menegaskan, pemenuhan belanja wajib untuk layanan dasar tetap menjadi prioritas utama, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Meskipun terjadi penurunan pada DAU dan DAK, alokasi belanja pendidikan tetap diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Sedangkan belanja kesehatan diprioritaskan pada penguatan layanan primer, penurunan angka stunting, serta peningkatan gizi masyarakat,” jelasnya.

Dalam RAPBD 2026, pemerintah juga mengarahkan belanja modal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada kegiatan strategis di bidang infrastruktur dan pelayanan publik guna menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, menyampaikan, DPRD mendukung langkah pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan anggaran di tengah penurunan TKDD.

Ia menilai, kondisi ini menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi belanja publik.

Gemilang juga memastikan, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan anggaran tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah.

“Kami pastikan setiap program tetap berorientasi pada prioritas bupati dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran menurun,” tutupnya.