RAPBD 2026, Pendidikan Maros Dapat Rp5 M, PU dan Kesehatan Tak Kebagian

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros harus menghadapi tantangan fiskal baru tahun depan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 diserahkan ke DPRD Maros turun siginifkan dibanding 2025.

RAPBD 2026 diproyeksikan Rp1,49 triliun, turun dari Rp1,6 triliun pada tahun 2025.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menyerahkan dokumen RAPBD 2026 kepada Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, di ruang rapat utama DPRD Maros, Selasa (21/10/2025).

Gemilang didampingi dua wakil ketua DPRD Maros, Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik.

Muetazim menjelaskan, jumlah tersebut berkurang dibanding APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

Dalam RAPBD tahun 2026, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1,1 triliun, belanja modal Rp229 miliar, belanja tidak terduga Rp7 miliar, dan belanja transfer Rp144 miliar.

Selain itu, pada sisi pembiayaan daerah, pemerintah mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp100 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,5 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp98,5 miliar dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) nihil.

Berdasarkan struktur RAPBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,39 triliun.

"Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp375 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,02 triliun," bebernya.

Muetazim menjelaskan, total alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 Rp959 miliar,.

Jumlah itu turun dari alokasi anggaran 2025, setelah penyesuaian Rp1,14 triliun.

“Turun sebesar Rp186 miliar atau sekitar 16,3 persen,” katanya.

Ia merinci, Dana Bagi Hasil (DBH) menurun dari Rp22 miliar menjadi Rp6,9 miliar, berkurang sebesar Rp15 miliar.