DPRD Paksa Kadisdik Sulsel Hadiri RDP, Pembahasan Kepala Sekolah Mundur Ditunda Jika Mangkir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan memastikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, Andi Iqbal Nadjamuddin, wajib hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Jumat (12/6/2026).

Kehadiran Kadisdik dinilai tidak bisa diwakilkan.

Bahkan, DPRD Sulsel mengancam menunda rapat apabila Andi Iqbal tidak datang memberikan penjelasan secara langsung.

RDP dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 Wita di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar.

Agenda utamanya membahas polemik pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK yang belakangan menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menegaskan hanya Kadisdik yang bisa menjelaskan persoalan tersebut.

"Pokoknya dia wajib hadir. Siapa lagi yang bisa menjawab kalau bukan dia," kata Yeni kepada Tribun Timur, Jumat (12/6/2026).

Menurut politisi PKS itu, polemik pengunduran diri kepala sekolah berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Sulsel.

Karena itu, DPRD membutuhkan penjelasan resmi mengenai kabar yang beredar luas di masyarakat.

Komisi E ingin mengetahui duduk persoalan sebenarnya, termasuk proses evaluasi yang dilakukan terhadap para kepala sekolah.

Yeni menegaskan, pembahasan tidak akan dilanjutkan apabila Kadisdik berhalangan hadir.

"Kalau Kadisdik tidak hadir, maka RDP ditunda sampai dia betul-betul hadir," tegasnya.

Bukan Hanya Bahas Kepala Sekolah

Selain polemik pengunduran diri kepala SMA dan SMK, Komisi E juga akan membahas sejumlah persoalan lain di sektor pendidikan.

Salah satunya tindak lanjut atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).