Kadisdik Sulsel Klaim Polemik Pengunduran Diri Kepala Sekolah Berawal dari Temuan BPK

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR –  Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulawesi Selatan, Muh Iqbal Nadjamuddin, akhirnya buka suara terkait polemik pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK yang belakangan menjadi perhatian publik.

Di hadapan Komisi E DPRD Sulsel, Iqbal mengklaim polemik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.

Menurutnya, persoalan itu bermula dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sektor pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sulsel di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (12/6/2026).

Komisi E memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Khusus di sektor pendidikan, Komisi E mengawasi kinerja Dinas Pendidikan Sulsel, termasuk pengelolaan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Karena itu, Komisi E memanggil  Iqbal Nadjamuddin.

RDP dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah.

Hadir pula sejumlah anggota komisi, di antaranya Asman, Yariana Somalinggi, Yeni Rahman, Patarai Amir, dan Andi Nirawati.

Sejak awal rapat, DPRD meminta penjelasan langsung dari Kadisdik Sulsel mengenai kabar pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Isu tersebut dinilai perlu segera diluruskan karena menyangkut kepemimpinan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan.

"DPRD Sulsel perlu memastikan kebenaran informasi terkait banyaknya kepala sekolah yang disebut mengundurkan diri dalam waktu yang hampir bersamaan," kata Andi Tenri Indah.

Menurutnya, DPRD ingin mengetahui fakta yang sebenarnya, termasuk alasan, mekanisme, dan dasar kebijakan yang digunakan Dinas Pendidikan Sulsel.

Menanggapi pertanyaan anggota dewan, Iqbal mengatakan dirinya sengaja hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung.

Ia mengaku semula tidak ingin persoalan tersebut dibahas secara terbuka karena menyangkut proses internal organisasi.