RDP Paskibraka Sulsel Digelar Selasa, Dugaan Ketidakadilan Seleksi Jadi Sorotan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel mengambil langkah serius menyikapi polemik seleksi anggota anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). 

Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin bakal dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik seleksi Paskibraka Sulsel yang diterpa dugaan diskriminasi hingga rasisme. 

Sejumlah pihak yang terlibat dalam proses seleksi juga dijadwalkan hadir dalam forum tersebut. 

RDP akan digelar di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (2/6/2026).

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo mengatakan pihaknya akan menghadirkan Kepala Kesbangpol Sulsel dalam RDP guna meminta klarifikasi atas polemik seleksi Paskibraka. 

“Betul, DPRD Sulsel bakal RDP hari Selasa nanti,” ujar Andi Muh Anwar Purnomo kepada Tribun-Timur.com, Jumat (29/5/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, sejumlah pihak yang akan dihadirkan mulai dari unsur pemerintah daerah, panitia seleksi, hingga perwakilan peserta dan organisasi Paskibraka.

“Kalau undangannya dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, BPIP, panitia seleksi Paskibraka Sulsel dari unsur Kesbangpol Sulsel,” katanya.

DPRD Sulsel turut mengundang sejumlah pihak dari unsur organisasi Paskibraka dalam agenda RDP. 

Mulai dari DPPI Sulsel, DPPI Kota Makassar, hingga pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar akan dimintai penjelasan. 

Peserta seleksi dan pendamping asal Kota Makassar juga akan hadir dalam forum tersebut.

Tak hanya itu, Kepala Sekolah SMAS Cerdas Bangsa Makassar dan peserta seleksi Paskibraka Nasional 2026 yang dinyatakan tidak lolos juga turut diundang.

Andi Muh Anwar menyebut RDP digelar setelah DPRD Sulsel menerima surat dari DPPI terkait keberatan terhadap proses seleksi Paskibraka di tingkat provinsi.

Polemik ini mencuat usai ramai isu dugaan diskriminasi dan rasisme dalam proses seleksi yang beredar di media sosial.

Meski begitu, DPRD Sulsel belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum mendengar langsung penjelasan seluruh pihak.