DPRD Sulsel Warning Pemprov soal Utang Proyek Rp46 Miliar dan Cicilan Dana PEN

“Kenaikannya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 70 sampai 80 persen dari harga awal. Ini tentu menjadi beban berat bagi rekanan di lapangan,” katanya.

Karena itu, DPRD Sulsel meminta Pemprov Sulsel melalui dinas terkait mempertimbangkan langkah strategis.

Termasuk kemungkinan penyesuaian harga atau skema eskalasi agar proyek tetap berjalan tanpa merugikan kontraktor.

Di sisi lain, anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir, mengaku pihaknya masih menunggu penjelasan lengkap dari Pemprov Sulsel terkait total keseluruhan utang jangka pendek yang belum terbayarkan.

“Total keseluruhan kita belum tahu. Kemarin sebenarnya sudah kita tanyakan, tetapi belum dijelaskan secara utuh,” ujarnya.

Menurut Andi Patarai, DPRD Sulsel ingin mengetahui secara detail proyek mana saja yang belum dibayarkan, termasuk alasan keterlambatan pembayaran tersebut.

“Yang saya tanyakan waktu rapat LKPJ itu, kita mau tahu berapa kontrak yang jalan, apa alasannya tidak dibayar, apakah proyeknya menyeberang tahun atau memang kontraknya tidak jalan. Itu yang belum jelas,” katanya.

Ia menyebut hingga kini BKAD Sulsel belum mampu memberikan penjelasan rinci terkait utang jangka pendek tersebut. 

Sementara untuk utang jangka panjang, DPRD masih mencatat adanya kewajiban pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kalau utang jangka panjang seperti PEN itu jelas. Seingat saya masih ada sekitar Rp100 miliar lebih dan itu memang dicicil setiap tahun,” tambahnya.

Ia menyebut hingga kini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel belum memberikan penjelasan menyeluruh terkait utang jangka pendek tersebut.

Terlebih, Pemprov Sulsel memiliki kewajiban pembayaran utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Diketahui, total dana PEN Pemprov Sulsel yang sebelumnya mendapat persetujuan pemerintah pusat mencapai Rp1,338 triliun.

DPRD Sulsel berharap Pemprov segera menyelesaikan persoalan utang proyek agar tidak mengganggu stabilitas pembangunan infrastruktur maupun hubungan kerja sama dengan para rekanan di daerah.(*)