Makassar Kota Inklusif! Pemkot Libatkan Lintas Sektor hingga RT/RW dalam Penanganan ODGJ

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 
‎
‎Menurut Zulkifli penanganan ODGJ tidak boleh hanya dibebankan kepada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja.
‎
‎“ODGJ ini tidak bisa hanya satu SKPD saja yang menangani, misalnya Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Tapi perlu beberapa SKPD untuk bersinergi,” ujarnya. 
‎
‎Ia menjelaskan, masing-masing instansi memiliki peran berbeda dalam proses penanganan ODGJ.
‎
‎Satpol PP, misalnya, berperan dalam pengamanan saat proses evakuasi di lapangan.
‎
‎Sementara Dinas Kesehatan bertugas melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kondisi pasien, termasuk menentukan apakah seseorang benar mengalami gangguan jiwa atau tidak.
‎
‎Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pasien mengalami gangguan jiwa, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan.
‎
‎“Ada dua rumah sakit yang menangani, yaitu Rumah Sakit Sayang Rakyat dan Rumah Sakit Dadi,” katanya.
‎
‎Setelah menjalani pengobatan, penanganan dilanjutkan oleh Dinas Sosial melalui rehabilitasi sosial hingga proses pengembalian pasien kepada keluarganya.
‎
‎Selain itu, pemerintah kecamatan juga akan dilibatkan untuk merespons laporan masyarakat terkait keberadaan ODGJ di wilayah masing-masing.
‎
‎"Pemerintah kecamatan berkoordinasi sampai ke RT/RW melakukan penanganan dan pengawalan," ucapnya. 
‎
‎Zulkifli mengatakan seluruh mekanisme tersebut kini sedang disinkronkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) agar penanganan ODGJ bisa lebih cepat dan terarah.
‎
‎“Nah, ini yang kita perkuat SOP-nya supaya penanganan ODGJ betul-betul bisa tertangani dengan baik dan respon cepat,” ujarnya.
‎
‎Ia mengungkapkan, peningkatan koordinasi lintas instansi dilakukan karena jumlah kasus ODGJ di Makassar disebut terus bertambah.
‎
‎Tak hanya itu, sebagian ODGJ yang ditemukan di lapangan juga tidak memiliki identitas kependudukan.
‎
‎“Bahkan ada yang disinyalir berasal dari daerah lain dan dibawa ke Makassar,” katanya.
‎
‎Menurut Zulkifli, penguatan sistem penanganan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Termasuk menjamin ODGJ mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
‎
‎“Bagaimanapun Kota Makassar, sesuai visi Pak Wali Kota, adalah kota inklusif. Jadi semua pelayanan harus kita utamakan kepada semuanya, tanpa membeda-bedakaan, apalagi ini pelayanan kesehatan,” ucapnya.(*)