ASN Pemprov Mulai WFA

Kebijakan ini diharapkan bisa diterapkan bukan oleh ASN saja, tapi juga pekerja swasta.

“Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi,” katanya.

Menurut dia, kemungkinan penerapan kebijakan WFH ini akan dimulai selepas Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Jika konsep kebijakannya sudah dimatangkan, pengumuman lanjutan akan disampaikan ke publik.

“Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” katanya.

Terkait durasi pelaksanaan WFH ini juga masih akan dibahas lebih lanjut menyesuaikan situasi harga minyak dunia.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi berkembang,” kata Airlangga.

Antisipasi Krisis

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN maupun pegawai swasta.

Kebijakan WFH sebelumnya telah diminta Presiden Prabowo Subianto untuk dikaji, meski kondisi dalam negeri saat ini masih relatif kondusif.

Langkah tersebut diarahkan sebagai upaya antisipasi terhadap dampak krisis global, khususnya akibat konflik Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang berpotensi memicu kenaikan harga energi.

Menurutnya, pemerintah perlu bersikap waspada sejak dini.

Ia menilai langkah seperti WFH merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi situasi belum pasti.

Ia mengibaratkan kondisi ini seperti pepatah “sedia payung sebelum hujan”, di mana pemerintah harus bersiap sebelum dampak krisis benar-benar dirasakan.

Aris menekankan bahwa tidak ada yang dapat memastikan kapan konflik di Timur Tengah akan berakhir.

“Karena itu, seluruh sumber daya yang dimiliki harus dijaga dan digunakan secara efisien,” katanya.

Efisiensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, pangan, hingga kekuatan nasional lainnya yang bisa dioptimalkan sejak sekarang.

Ia menilai wacana penerapan WFH menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan langkah jangka panjang dalam menghadapi potensi krisis.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan Indonesia tetap dalam kondisi siaga meskipun saat ini situasi masih tergolong aman.

Hal ini terlihat dari kondisi arus mudik Lebaran 2026 yang berjalan lancar serta belum adanya laporan kelangkaan BBM di berbagai daerah.

Aris mengingatkan, beberapa negara bahkan telah mengalami dampak serius, seperti penutupan bandara akibat keterbatasan energi.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu belajar dari situasi tersebut agar tidak mengalami kondisi serupa jika konflik berkepanjangan.

Langkah antisipatif harus dilakukan sejak sekarang agar negara tetap kuat menghadapi kemungkinan terburuk di masa mendatang.

Dampak Global

Sejumlah negara membuat kebijakan agar bisa menghemat penggunaan BBM.

Ini menyusul melambungnya harga minyak dunia akibat perang Iran Vs AS-Israel yang tak kunjung selesai.

Filipina menerapkan kebijakan  sistem kerja empat hari seminggu di kantor-kantor pemerintahan mulai 9 Maret.

Pemerintah Thailand akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem WFH untuk mengurangi penggunaan BBM.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo Subianto membeberkan langkah drastis pemerintah Pakistan menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global.

Mulai dari pemotongan gaji anggota DPR, menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Prabowo mengatakan berbagai kebijakan penghematan itu disebut sebagai contoh yang patut dikaji Indonesia saat harga minyak dunia melonjak.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

Prabowo mengatakan langkah penghematan Pakistan tidak berhenti pada pemotongan gaji pejabat.

Pemerintah negara tersebut juga memangkas berbagai pengeluaran operasional kementerian.

Salah satunya dengan mengurangi pasokan BBM di seluruh kementerian.

Soroti WFH

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menilai wacana pemerintah menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN dan pegawai Swasta perlu dikaji lebih mendalam.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan, sektor pelayanan publik, khususnya bidang ketenagakerjaan, sangat bergantung pada interaksi langsung.

“Pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah tidak bisa dilakukan secara WFH, tetapi harus tatap muka,” ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Jumat 20 Maret 2026.

Menurutnya, kebijakan WFH juga tidak relevan dengan kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur yang menuntut aktivitas produksi berjalan setiap hari.

Jika pelayanan pemerintah terganggu, maka proses perizinan, ekspor-impor, hingga izin tenaga kerja asing bisa terhambat.

KSPI dan Partai Buruh menilai alasan penghematan anggaran dan BBM yang dijadikan dasar kebijakan WFH tidak cukup kuat.

Said Iqbal menyebut dampak efisiensi dari kebijakan tersebut sangat terbatas.

“Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap pelayanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

“Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru,” katanya