GAM Macetkan Jl AP Pettarani Makassar, Demo Tolak Pilkada Lewat DPRD

"Kami juga mendesak bahwa partai politik yang menjadi manifestasi perwakilan daripada rakyat, itu harus berpihak kepada suara rakyat," jelasnya.

Baca juga: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presma UIN Alauddin : Jangan Khianati Kedaulatan Rakyat

Fajar khawatir, jika nantinya wacana pemilihan lewat mekanisme DPRD itu terwujud, kepedulian masyarakat terhadap demokrasi akan tergerus.

"Ketika wacana pilkada melalui DPRD ini kemudian diinisiasi dan disahkan oleh DPR, maka yakin dan percaya, suara rakyat itu makin terendus dari bentuk nyata kemunduran demokrasi," bebernya.

Olehnya itu, Fajar meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan steatmen agar pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Kenapa kemudian kami menyerang kepada presiden untuk segera melakukan statemen seperti itu, karena hari ini presiden merupakan kepala pemerintahan yang kemudian memiliki kapasitas untuk berbicara," kata Fajar.

"Dan setiap ucapan yang dilakukan oleh presiden, itu merupakan bentuk kebijakan arah ke depan," tuturnya.

Wacana pemilihan kepala daerah lewat mekanisme DPRD itu mendapat dukungan dari partai koalisi pemerintahan.

Diantaranya, Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat.(*)