GAM Macetkan Jl AP Pettarani Makassar, Demo Tolak Pilkada Lewat DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, terus menuai penolakan publik.

Seperti yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) berunjuk rasa menolak rencana itu.

Mereka berunjuk rasa di pertigaan Jl AP Pettarani–Letjen Hertasning, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selasa (13/1/2026).

Memalang truk box dan membakar ban mewarnai jalannya unjuk rasa.

Arus kendaraan di ruas jalan protokol tak jauh dari Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar saat Agustus 2025 itu, pun macet.

Polisi yang mengawal jalannya unjuk rasa, tampak mengurangi kemacetan.

Panglima GAM, Fajar Wasis mengatakan, wacana Pilkada melalui DPRD tidak dapat dipandang sebagai diskursus yang harus disikapi serius.

Baca juga: Dulu Ditolak Keras SBY! Kini Demokrat Sulsel Dukung Pilkada Lewat DPRD

Pasalnya, gagasan tersebut kata Fajar, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam Pilkada merupakan kebutuhan yang tak dapat ditawar lewat keterwakilan DPRD.

Selain itu, pemilihan langsung juga merupakan bagian dari hak rakyat dalam menentukan arah demokrasi. Tidak ditentukan segelintir elite kekuasaan.

"Kami secara kelembagaan menilai bahwasanya wacana ini bukan hanya sekadar wacana," kata Fajar.

"Tapi merupakan agenda politik yang sudah dirancang dan diukur secara sistematis oleh elit-elit partai politik yang menginisiasi wacana ini," lanjutnya.

Ia menyayangkan sikap partai politik yang mengusulkan dan mendukung wacana tersebut.

Baginya, dukungan terhadap pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah bentuk ketidakberpihakan partai kepada rakyat.

"Kami juga mendesak bahwa partai politik yang menjadi manifestasi perwakilan daripada rakyat, itu harus berpihak kepada suara rakyat," jelasnya.

Baca juga: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presma UIN Alauddin : Jangan Khianati Kedaulatan Rakyat

Fajar khawatir, jika nantinya wacana pemilihan lewat mekanisme DPRD itu terwujud, kepedulian masyarakat terhadap demokrasi akan tergerus.

"Ketika wacana pilkada melalui DPRD ini kemudian diinisiasi dan disahkan oleh DPR, maka yakin dan percaya, suara rakyat itu makin terendus dari bentuk nyata kemunduran demokrasi," bebernya.

Olehnya itu, Fajar meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan steatmen agar pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Kenapa kemudian kami menyerang kepada presiden untuk segera melakukan statemen seperti itu, karena hari ini presiden merupakan kepala pemerintahan yang kemudian memiliki kapasitas untuk berbicara," kata Fajar.

"Dan setiap ucapan yang dilakukan oleh presiden, itu merupakan bentuk kebijakan arah ke depan," tuturnya.

Wacana pemilihan kepala daerah lewat mekanisme DPRD itu mendapat dukungan dari partai koalisi pemerintahan.

Diantaranya, Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat.(*)